:
Jakarta, InfoPublik - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mendorong kesetaraan perempuan di bidang militer dapat ditingkatkan.
Ia meyakini reformasi struktural menuju kesetaraan gender dapat diwujudkan dengan meningkatkan peran perempuan, termasuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi pemimpin.
Hal tersebut dikatakan Menteri Bintang dalam Apel Bersama Wanita TNI 2022, dengan tema “Dilandasi Profesionalisme dan Disiplin yang Tinggi, Wanita TNI Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural” dalam rangka memperingati Hari Kartini pada Kamis (21/4/2022).
Ia mengatakan bahwa peran Wanita TNI merupakan salah satu bukti perempuan memiliki peran penting, baik di lingkungan rumah maupun publik. Hal itu, ditunjukkan melalui peran TNI yang sangat signifikan sebagai alat pertahanan negara menangani situasi krisis akibat COVID-19.
“Yang salah satunya berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Perspektif gender dalam keamanan telah menunjukkan peran Wanita TNI tidak hanya ditujukan untuk negara, melainkan juga masyarakat,” kata Menteri Bintang.
Ia melanjutkan bahwa perempuan Indonesia telah menghasilkan kemajuan dalam pengarusutamaan gender di bidang militer dengan adanya prajurit Wanita TNI yang terdiri dari Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD), Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL), dan Wanita Angkatan Udara (WARA).
Berdasarkan hasil rekapitulasi Prajurit TNI Tahun 2022, tercatat Indonesia memiliki 444.133 Prajurit TNI. Namun, hanya terdapat 8.850 personel perempuan di Korps Wanita TNI (WanTNI) atau sekitar dua persen dari total seluruh Prajurit TNI.
Oleh karena itu, Menteri Bintang berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mendorong peran perempuan untuk dapat membuat perubahan, memberikan inovasi, inspirasi, dan motivasi di bidang militer.
Faktor konstruksi gender memengaruhi para perempuan sejak tahap rekruitmen anggota militer, dengan adanya tes keperawanan bagi mereka. Hal ini menimbulkan polemik karena dinilai melanggar hak atas privasi dan integritas fisik dan mental mereka.
Menteri Bintang mengapresiasi kebijakan TNI yang menghapus pemeriksaan tes keperawanan bagi Calon Korps Wanita karena hal ini bukan hanya diskriminatif gender namun juga dapat menyakiti dan membuat trauma para perempuan.
“Penghapusan tes keperawanan ini merupakan upaya menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta menghormati hak asasi manusia. Saya harap penghapusan tes ini dapat benar-benar diterapkan dengan baik pada seluruh tes rekruitmen di TNI,” kata Menteri Bintang.
Foto: KemenPPPA
