Menkominfo: Slot Orbit 123 BT Masih dalam Kuasa Indonesia

Jakarta, InfoPublik – Hak penggunaan slot orbit satelit 123 derajat Bujur Timur (BT) dipastikan masih berada pada kuasa Indonesia, sesuai dengan keputusan International Telecommunications Union (ITU) dalam World Radiocommunication Confrence WRC) pada 2018 lalu.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate, mengatakan slot orbit tersebut masih dikuasai oleh PT Dini Nusa Kusuma (DNK), melalui hak pengalihan frekuensi (HPF) yang diberikan oleh Kominfo pada 2018 lalu.

“Saya Sampaikan bahwa slot orbit 123 hingga saat ini masih berada pada Indoensia atau sudah diberikan HPF-nya pada PT DNK,” ujar Menkomifo di kantornya, Jakarta, pada Rabu (19/1/2022).

Lebih lanjut Menkominfo menjelaskan, PT DNK berencana akan menempatkan satelit L Band di orbit 123 BT untuk keperluan perusahaan.

Sesuai perjanjian HPF, PT DNK diwajibkan untuk mengalokasikan kapasitas frekuensi dalam jumlah tertentu  untuk kepentingan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Di dalam syarat-syarat yang diberikan kepada PT DNK, syarat HPF tersebut, ada banyak sekali kewajiban-kewajiban dan kewenangan-kewenangan yang harus dipenuhi oleh PT DNK,” kata Menkominfo.

Namun hingga saat ini pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo), belum melihat adanya laporan kemajuan dalam pengadaan satelit L Band tersebut.

Oleh karenanya, Kominfo dipastikan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap HPF yang diberikan kepada PT DNK untuk mengetahui perkembangan proyek ini dan kemampuan perusahaan untuk menempatkan satelit di orbit selambat-lambatnya 1 November 2024.

“Apabila kesimpulan Kominfo dari hasil evaluasi tersebut ternyata bahwa PT DNK diragukan kemampuannya, maka slot HPF tersebut akan ditinjau ulang,” imbuh Menkominfo.

Peninjauan kembali slot orbit itu diatur didalam syarat-syarat pemberian HPF ke PT DNK pada 2018 tersebut.

Upaya ini dinilai penting untuk menjaga agar slot orbit 123 BT tidak hilang atau dialihkan ke negara lain yang juga meminta slot tersebut.

“Kominfo akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga agar orbit tersebut tidak ditinjau ITU dalam WRC berikutnya yang sedianya dilaksanakan di Oktober 2023 nanti,” pungkas Menkominfo.

Foto: AYH/Humas Kominfo