:
Oleh Wahyu Sudoyo, Senin, 30 Agustus 2021 | 20:13 WIB - Redaktur: Untung S - 259
Jakarta, InfoPublik – Para kepala daerah lokasi proyek percontohan (pilot project) penanggulangan kemiskinan ekstrim diminta segera menuntaskan pemutakhiran data desa berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) Desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan data tersebut akan menunjang pencapaian target Indonesia terbebas dari Kemiskinan Ekstrim pada 2024 yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet baru-baru ini.
"Tugas kita hari ini agar data berbasis SDGs Desa segera bisa dituntaskan hingga pelaksanaan program bisa tepat," kata Mendes PDTT dalam keterangannya di laman resmi kemendesa.go.id terkait Rapat Koordinasi dengan Para Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat membahas pengentasan kemiskinan ekstrim secara virtual pada Senin (30/8/2021).
Menurut Mendes PDTT, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menentukan Pilot Project dilaksanakan di tujuh provinsi dan 35 Kabupaten.
Tim ini diharapkan bisa berhasil menanggulangi kemiskinan ekstrim di 35 lokasi proyek percontohan hingga awal 2022, yang kemudian diteruskan ke 250 Kabupaten berikutnya pada 2022 hingga 2024.
"Tahun 2022, tidak boleh ada kemiskinan ekstrim di daerah yang jadi Pilot Project," imbuh dia.
35 wilayah yang jadi Pilot Project yaitu:
Provinisi Jawa Barat di Cianjur, Kuningan, Indramayu, Bandung dan Karawang.
Provinsi Jawa Tengah di Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Kebumen dan Brebes. Jawa Timur di Probolinggo, Bangkalan, Sumenep, Bojonnegoro dan Lamongan.
Provinsi Maluku di Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Maluku Barat Daya
Provinisi Nusa Tenggara Timur di Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Manggarai Timur.
Provinsi Papua di Membrami Tengah, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya dan Deiyai.
Provinsi Papua Barat dilaksanakan di Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan.
“Project ini bukanlah pekerjaan ringan tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugas masing-masing,” tutur dia.
Untuk mendukung pengentasan Kemiskinan Ekstrim, lanjut dia, Kemendes PDTT juga memiliki Lima Strategi yang bakal dijalankan di 35 Kabupaten yang telah ditetapkan.
Pertama, Pengurangan pengeluaran dalam bentuk Gerakan Asupan Kalori Harian, Bedah rumah, Cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan Beasiswa.
Kedua Peningkatan pendapatan, pada level desa mengandalkan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang menjadi fokus utama tangani keluarga miskin ekstrem, kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan BUMDes dan program pemberdayaan.
Ketiga yaitu Pembangunan kewilayahan yang terdiri Sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim kemudian Sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim.
Keempat Pendampingan desa dengan fokus RKPDes dan APBDes untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrim sesuai dengan RPJMN 2020-2024 kemudian Pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim.
"Point kelima yaitu Kelembagaan berupa Penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar karena fungsi Posyandu sudah melebar," kata dia.
(Foto: Biro Humas Kemendes PDTT)
