Kompetensi SDM Indonesia Harus Lampaui Standar Pasar Kerja

:


Oleh H. A. Azwar, Rabu, 13 September 2017 | 14:36 WIB - Redaktur: Juli - 192


Yogyakarta, InfoPublik - Perkembangan teknologi, politik dan ekonomi menuntut peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) karena persaingan tenaga kerja nasional maupun global semakin ketat.

Menurut Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri, kompetensi dan kualitas SDM Indonesia harus terus bergerak sampai di atas standar pasar kerja.

"Kalau bicara SDM, kita harus pastikan bahwa SDM Indonesia kompetitif. Harus melampaui standar," ungkap Menaker pada forum konsolidasi mahasiswa pascasarjana Indonesia bertajuk 'Bersinergi Menuju Kedaulatan Indonesia; Upaya Refleksi, Proyeksi, dan Resolusi Masalah Negara di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (13/9). Seperti yang disampaikan dalam keterangan Kemnaker.

Menurut Hanif, untuk memenangkan kompetisi tenaga kerja, SDM Indonesia harus berada di atas standar pasar kerja untuk memastikan kemenangan. Jika kompetensi tenaga kerja Indonesia berada pada standar masih bisa menang namun tidak menutup kemungkinan kalah. "Jika kompetensinya di bawah standar maka sudah pasti kalah," ujarnya.

Meski demikian, Hanif mengajak masyarakat untuk melihat masa depan Indonesia dengan lebih optimis. Karena sedikit atau banyak harapan dan capaian pembangunan ketenagakerjaan harus tetap dijaga dan diapresiasi demi keberlangsungan pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik. "Karena dengan menghargai capaian-capaian kecil ini kita bisa berpikir positif," ungkapnya.

Hanif masih menyayangkan persoalan ketenagakerjaan masih dianggap isu pinggiran. Hal ini yang menjadikan peningkatan kompetensi SDM masih mengalami kendala. "Jadi, kalau kita mulai transformasi ke SDM, masalah ini harus segera kita atasi karena kita juga akan menghadapi bonus demografi," katanya.

Terkait hal ini, pelatihan vokasi menjadi terobosan untuk mengatasi persoalan angkatan kerja yang belum terserap pasar kerja. "Jika pelatihan vokasi tidak memiliki kedudukan yang seimbang dengan pendidikan formal terutama dalam hal alokasi anggaran, maka pembangunan SDM dan pengangguran akan terus menjadi persoalan pembangunan ketenagakerjaan," pungkas Hanif.