:
Oleh H. A. Azwar, Sabtu, 9 September 2017 | 13:03 WIB - Redaktur: Juli - 270
Kudus, InfoPublik - Pemerintah mendorong dunia industri swasta agar membantu pendidikan maupun pelatihan vokasi di sekolah kejuruan dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempercepat peningkatan kompetensi dari tenaga kerja Indonesia.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri, keterlibatan dunia usaha dalam membantu pemerintah akan membuat pendidikan dan pelatihan vokasi semakin masif dan fokus untuk meningkatkan kompetensi dan mengurangi angka pengangguran.
"Nilai positif dari keterlibatan dunia usaha adalah bisa membantu, baik dari segi kurikulum, instruktur dan sarana prasarana, yang lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan industri, ujar Hanif saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kudus, Jawa Tengah pada Jumat (8/9).
Dalam kunker kali ini, Hanif mengunjungi 4 SMK binaan Djarum Foundation yang berada di daerah Kudus yaitu SMK Wisudha Karya, SMKN 1, SMK NU Banat dan Raden Umar Said.
Hanif mengatakan, pendidikan dan pelatihan vokasi sudah diputuskan sebagai salah satu prioritas nasional oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga semua moda pendidikan dan pelatihan vokasi terus diperbaiki kualitasnya. "Oleh karena itu, kita terus mendorong keterlibatan dunia usaha untuk bisa terus berkontribusi dalam mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing tinggi," kata Hanif.
Sebagai contoh, lanjut Hanif, Djarum Foundation telah membantu beberapa SMK di Kudus. Ini merupakan contoh yang baik. Di tempat lain misalnya perusahaan Toyota membantu Balai Latihan Kerja Pemerintah di Kupang, NTT.
"Semakin banyak industri-industri membantu pendidikan vokasi maupun pelatihan vokasi di SMK maupun BLK ini tentu akan mempercepat peningkatan kompetensi dari tenaga kerja kita," imbuhnya.
Secara riil, menurutnya, Indonesia memang kekurangan tenaga kerja skill. Sampai 2030 setidaknya kita harus produksi 3,8 jutaan per tahun. Selain itu tantangan lainnya adalah pengangguran lulusan SMK, Diploma dan sarjana yang masih banyak karena missmatch kedua under kualifikasi dari lulusan pendidikan dan tenaga kerja.
"Ini tantangan yang tidak mungkin hanya dilakukan pemerinta. Jadi, harus melibatkan dunia usaha dan melibatkan masyarakat lainnya," katanya.
Dijelaskannya, dengan keterlibatan industri ini maka antara supply tenaga kerja dengan demand pasar kerja bisa nyambung. Sehingga jika ini terjadi maka mereka yang lulus itu pasti bisa cepat masuk ke pasar kerja. Saat ini Pendidikan vokasi ditangani Kemdikbud, sedangkan Kemnaker menangani vocational training di Balai Latihan Kerja. Karena di Kudus ada peran serta dari Djarum yang membantu pendidikan vokasi ini Hanif mengakui sangat baik juga untuk menjadi contoh.
"Oleh karena itu saya mendorong agar akses untuk pelatihan kerja yang sifatnya vokasional diperkuat mutunya sehingga bisa menjadi jembatan bagi angkatan kerja baru yang lulusan dari mana pun tetapi belum kompeten maka bisa dilengkapi dengan kompetensi. Itulah kenapa sekarang saya genjot penguatan akses dan mutu untuk pelatihan kerja sehingga angkatan kerja baru nanti mendapatkan kompetensi yang baik dan masuk ke pasar kerja," kata Hanif.
Di sisi lain, Hanif menyatakan pemerintah terus menekan angka pengangguran. "Sekarang 5,3% dari sebelumnya 6,18%. Ini adalah angka pengangguran terendah sejak reformasi. Dengan keadaan seperti ini saya ingin mengajak masyarakat untuk optimis melihat progres dan kemajuan yang dicapai dari bangsa Indonesia," pungkas Hanif.