:
Jakarta, InfoPublik - Untuk mewujudkan universal health coverage yang ditargetkan paling lambat 1 Januari 2019, diperlukan dukungan dari seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) masing-masing wilayahnya ke program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Sebagai salah satu tulang punggung JKN-KIS, Pemda diharapkan mampu mengoptimalkan perannya dalam pelaksanaan program JKN-KIS. “Kami berharap, progress integrasi Jamkesda ke JKN-KIS semakin meningkat," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kementerian Dalam Negeri, seperti yang disampaikan dalam keterangan BPJS Kesehatan.
Disebutkan berdasarkan data per 1 September 2017, dari 514 kab/kota di Indonesia, terdapat 470 kabupaten/kota yang telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke dalam program JKN-KIS, dengan total jumlah peserta mencapai 17.827.490 jiwa. Sisanya sebanyak 44 kabupaten/kota belum terintegrasi, dengan keterangan 9 kabupaten/kota memiliki Jamkesda namun belum terintegrasi, dan 35 kabupaten/kota belum memiliki Jamkesda.
Ia menambahkan, selain itu Pemda juga diminta untuk memperluas akses pendaftaran bagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS sebagaimana yang telah dilakukan salah satu Pemerintah Daerah Provinsi dengan membuka kanal pendaftaran peserta JKN-KIS melalui Kantor Kelurahan.
“Pemda perlu memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dalam mendaftar menjadi peserta JKN-KIS. Terbukanya akses pendaftaran peserta JKN-KIS seluas-luasnya tentu akan mempercepat tercapainya universal health coverage dan membantu sustainibilitas finansial JKN-KIS. Lebih jauh lagi, Pemda juga harus mampu menjadi promotor pola hidup sehat kepada masyarakat setempat, karena sustainibilitas program JKN-KIS sangat bergantung kepada iuran peserta yang sehat untuk membayar biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit,” kata Fachmi.