Desmigratif, Program Unggulan Kemnaker Lindungi TKI

Jakarta, InfoPublik - Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait.

Desmigratif bertujuan untuk mencegah terjadinya pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri serta memberdayakan masyarakat desa di kantong-kantong kemiskinan yang sumber pengiriman TKI ke luar negeri.

"Ini program unggulan Kemnaker dibawah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri,” ungkap Sekjen Kemnaker, Hery Sudarmanto, Senin (4/9).

Hery mengatakan, Kemnaker sedang membentuk dan terus memfasilitasi 400 Desmigratif dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Desmigratif, merupakan program terobosan Kemnaker dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap calon TKI dan keluarganya, khususnya di desa-desa yang menjadi asal TKI," ujarnya.

Dijelaskannya, pembentukan Desmigratif, merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada calon TKI, TKI dan anggota keluarga mereka.

Dalam menjalankan program itu Kemnaker bekerja sama dengan tujuh kementerian yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Kerja sama ini sudah tertuang dalam MoU yang ditandatangani para menteri atau pimpinan lembaga tersebut,” kata dia.

Kementerian lain, lanjut dia, dilibatkan dalam program Desmigratif ini, agar mewujudkan kerja sama yang efektif dan efisien serta didasarkan pada asas saling membantu dan mendukung terlaksananya penyelenggaraan program.

"Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuhkembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna," papar Hery.

Hery mengatakan, terkait pemilihan 400 desa, pihaknya memprioritaskan desa-desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri. Hery mengakui, program serupa ada juga dilakukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang bernama Kampung TKI dan Migrant Care dengan nama program Desa Buruh Migran (Desbumi).

Karena subtansi program ini sama, kata Hery, maka ketika suatu desa sudah ada dijalankan program Kampung TKI, maka Desmigratif dan Desbumi diadakan di desa lain saja. “Hal ini supaya tidak tumpang tindih dan memboroskan anggaran,” kata dia.

Sebagaimana diberitakan BNP2TKI melaksanakan program Kampung TKI dimulai dari Kampung TKI Jenggik, Lombok Timur, pada tahun 2014. Kampung TKI tersebut memiliki wadah rumah edukasi yang dalam kegiatannya melakukan pendampingan terhadap TKI bermasalah juga telah melakukan beragam bimbingan teknis (Bimtek) pemberdayaan bagi TKI purna dan keluarga TKI untuk berwirausaha. Salah satu bentuk wirausaha produksi yang diajarkan adalah memproduksi keranjang buah.

Sementara Direktur Eksekutif Migrant Care, mengatakan, pihaknya salut dengan Kemnaker yang sudah mulai melaksanakan program Desmigratif, dan BNP2TKI dengan programnya, Kampung TKI.

“Program dua lembaga pemerintah itu intinya sama dengan Desbumi yakni memberdayakan masyarakat, mencegah pengiriman TKI ilegal,” ujarnya.

Menurut Wahyu, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kemnaker dan BNP2TKI agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan program yang sama untuk masyarakat.