Presiden Ingin Pelayanan Haji Semakin Baik

Jakarta, InfoPublik - Presiden Joko Widodo melantik tujuh Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan tujuh anggota BPKH di Istana Negara Jakarta, Rabu (26/7).

"Kami ingin pelayanan jadi lebih baik. Badan ini akan lebih fleksibel dalam pengawasan, pengelolaan, keberangkatan, selama di Arab Saudi sampai kepulangan jemaah haji," kata Presiden seraya berharap dengan dilantiknya Badan Pengawas dan Anggota BPKH ini bisa meningkatkan pelayanan haji lebih baik.

Jokowi mengingatkan BPKH bisa mengelola keuangan dengan baik dan dana yang ada bisa diinvestasikan sehingga keuntungan yang diperoleh bisa untuk menyubsidi ongkos atau biaya haji di masa mendatang.

“Dana yang ada bisa dikelola, diinvestasikan di tempat yang memberikan keuntungan yang baik. Sehingga dari keuntungan itu nanti bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya, sehingga nanti lebih turun, turun, turun terus,” ujar Presiden.

Jokowi juga berharap pengelolaan dana haji ini bisa mencontoh negara lain, seperti Malaysia juga melakukan hal tersebut dalam mengelola tabungan haji.

“Saya kira badan ini bisa melihat bagaimana negara lain, karena kita paling gede, karena haji paling banyak, kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapapun, terutama masyarakat yang akan pergi haji,” katanya.

Adapun ketujuh Dewan Pengawas BPKH itu adalah Yuslam Fauzi (Ketua merangkap anggota dari unsur masyarakat), Khasan Faozi (anggota dari unsur pemerintah), Moh Hatta (anggota dari unsur pemerintah), KH Marsudi Syuhud (anggota dari unsur masyarakat).

Selain itu Suhaji Lestiadi (anggota dari unsur masyarakat), Muhammad Akhyar (anggota dari unsur masyarakat) dan Abd Hamid Paddu (anggota dari unsur masyarakat). Sedangkan tujuh anggota BPKH adalah Ajar Susanto, Rahmat Hidayat, Anggito Abimanyu, Beny Witjaksono, Acep Riana Jayaprawira, A Iskandar Zulkarnain dan Hurriyah El Islamy.