Presiden Jokowi Menanggapi Survei BPS Soal Jumlah Penduduk Miskin

:


Oleh Admin, Senin, 24 Juli 2017 | 12:17 WIB - Redaktur: Juli - 266


Jakarta, InfoPublik - Presiden Joko Widodo (Jokowi)  meminta agar semua kementerian/lembaga memberikan perhatian dalam menekan kemiskinan.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi, terkait hasil suvei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan, pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen)

Sebelumnya BPS menyebutkan, dengan jumlah tersebut penduduk miskin bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang,

“Ini sebetulnya tahapan-tahapannya sudah baik, tetapi pada saat survei oleh BPS, saya harapkan kalau akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan survei, semua Kementerian harus mengerti,” kata Presiden saat menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/7).

Untuk itu, Presiden meminta Menteri Koordinator (Menko) untuk mengkoordinasi hal seperti ini. “Ini sebetulnya urusan koordinasi saja, sehingga jangan sampai saat pembagian Rastra (Beras Sejahtera)-nya ternyata lambat, pas saat itu dilakukan survei. Masalah itu saja sebetulnya, bukan masalah yang lain-lain yang fundamental,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden meyakini, jika pelaksanaan survei dengan pembagian Rastra sinkron, maka dijamin kemiskinan pasti turun.

“Hanya masalah keterlambatan Rastra itu sampai ke rumah tangga sasaran. Ini tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif seperti ini,” tuturnya.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu  Retno Marsudi, Menjan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Rudiantara.

Selain itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi, Jaksa Agung Prasteyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (setkab.go.id)