:
Oleh G. Suranto, Kamis, 20 Juli 2017 | 15:52 WIB - Redaktur: Juli - 326
Jakarta, InfoPublik – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta komitmen para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun anggaran 2016 lalu, dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP).
“Masing-masing SKPD pimpinannya menyatakan bersedia. Kami senang kalau sudah bersedia betul, bukan hanya bersedia dalam sisi pernyataan, tanda tangan, tapi dari sisi penindakan, dan penyelesaiannya,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/7).
Ia meminta para asisten pemerintahan mempercepat penindaklanjutan laporan hasil pemeriksaan BPK dari tiap SKPD yang dibina. Apabila lamban, tiap SKPD akan diberi sanksi sesuai dengan ketersediaan dan komitmen mereka. “Kita punya waktu 60 hari selesaikan, selesaikan semaksimal mungkin, dipercepat,” katanya.
Selain itu, dirinya juga ingin sistem tutup buku dilakukan setiap hari, bahkan para pegawai tidak boleh pulang sebelum tutup buku selesai.
Hal itu dilakukan untuk meningkatkan integritas pegawai Pemprov DKI. Terlebih dirinya ingin DKI mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK setelah empat kali berturut-turut mendapat WDP.
“Kita WDP empat kali nggak apa-apa, tapi lebih baik lagi kalau WTP diikuti integritas dan tidak ada temuan korupsi di lingkungan kita. Kami kejar WTP, tapi saya lebih suka kejar untuk belanja dan kelola keuangan dengan baik dan jujur,” ujarnya.