.jpeg)
:
Oleh Eko Budiono, Jumat, 4 November 2022 | 10:31 WIB - Redaktur: Untung S - 534
Jakarta, InfoPublik - Indonesia, sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 2023, akan menindaklanjuti rekomendasi para pemimpin ASEAN dalam menyelesaikan krisis politik di Myanmar.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Jubir Kemlu) RI, Teuku Faizasyah, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/11/2022).
Faizasyan mengatakan, Indonesia akan terlebih dahulu mencermati hasil pembicaraan para pemimpin dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Phnom Penh pada 10-13 November 2022.
KTT tersebut antara lain bertujuan mengkaji implementasi Konsensus Lima Poin terkait Myanmar, yang sebelumnya disepakati para pemimpin ASEAN, termasuk Myanmar.
“Jadi kewenangan ada para leaders, yang mungkin pada KTT mendatang akan melihat kembali sejauh mana implementasi konsensus akan mengeluarkan saran langkah ke depan,” kata Faizasyah.
Salah satu butir Konsensus Lima Poin menegaskan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan di Myanmar dalam dialog yang konstruktif untuk menyelesaikan krisis yang dipicu kudeta oleh junta militer pada Februari 2021.
Faizasyah menegaskan, ASEAN dan anggotanya, termasuk Indonesia, terus melakukan pendekatan dalam berbagai tataran untuk bisa mewujudkan implementasi konsensus.
“Yang kami cermati, berbagai negara ASEAN melakukan komunikasi yang saat ini tidak untuk dipublikasikan," kata Faizasyah.
"Tetapi itu adalah bagian dari upaya ASEAN untuk membantu menyelesaikan permasalahan di Myanmar dengan berbagai stakeholders—itu sejalan dengan Konsensus Lima Poin,” katanya.
ASEAN adalah perhimpunan 10 negara di Asia Tenggara, yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar.
Sebelumnya, junta militer Myanmar memperingatkan bahwa setiap tekanan dari ASEAN untuk menetapkan kerangka waktu implementasi konsensus akan menciptakan implikasi negatif.
Pemimpin junta beralasan kurangnya kemajuan dalam implementasi konsensus disebabkan ketidakstabilan di Myanmar dan pandemi COVID-19.
Pekan lalu usai pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang khusus membahas krisis Myanmar, kementerian luar negeri yang ditunjuk militer Myanmar merilis pernyataan yang menyalahkan gerakan perlawanan bersenjata atas kekerasan yang terus berlanjut.
Negara-negara ASEAN telah menyatakan berkomitmen pada Konsensus Lima Poin guna membantu menangani krisis Myanmar, meskipun beberapa negara telah menyuarakan keprihatinan atas kegagalan Myanmar mengimplementasikan rencana perdamaian itu, yang disepakati dengan junta 18 bulan lalu.
Tidak ada perwakilan Myanmar yang hadir dalam pertemuan khusus para menter luar negeri ASEAN di Jakarta pekan lalu.
Para jenderal Myanmar telah dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak tahun lalu, setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih peraih Nobel Aung San Suu Kyi dalam kudeta Februari 202.
Junta dianggap negara-negara ASEAN tidak berbuat banyak untuk menghormati komitmennya terhadap Konsensus Lima Poin.
Konsensus tersebut mencakup penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog.
Poin-poin selanjutnya adalah bahwa Myanmar diminta membuka akses bagi ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar serta mengizinkan utusan khusus ASEAN mengunjungi dan bertemu dengan para pemangku kepentingan di Myanmar.
Keterangan Foto: Jubir Kemlu RI Teuku Faizasyah dalam pengarahan media di Jakarta, Kamis (3/11/2022). ANTARA/ Yashinta Difa
