:
Oleh Wandi, Selasa, 18 Januari 2022 | 15:08 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 507
Jakarta, InfoPublik - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang (UU). Persetujuan ini diambil usai sembilan Fraksi DPR RI menyampaikan pandangan masing-masing dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).
“Apakah RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) dapat disetujui menjadi UU?," tanya Ketua DPR RI Puan Maharani. "Setuju," jawab peserta rapat diikuti ketukan palu sebagai tanda persetujuan. Sebelum dimintai persetujuan oleh Puan, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya.
Dari sembilan Fraksi yang menyampaikan padangannya hanya satu fraksi yang tidak setuju, yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN, 8 fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan PKB menyetujui RUU IKN menjadi UU.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai memimpin Rapat Kerja Pansus IKN, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, dalam rangka pengambilan keputusan tingkat I RUU IKN menyampaikan apresiasinya terhadap pemilihan nama ‘Nusantara” untuk IKN baru yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Doli mengungkapkan, DPR khususnya Pansus IKN menyambut baik pemilihan nama tersebut karena dipandang telah mewakili Indonesia secara keseluruhan.
“DPR khususnya Pansus IKN menyambut baik pemilihan nama ‘Nusantara’ sebagai nama IKN baru. Terlebih, sebagaimana sudah dijelaskan pemerintah bahwa secara filosofis, secara historis dan secara sosiologis kita semua memandang nama ‘Nusantara’ sudah cukup mewakili Indonesia secara keseluruhan potensi bangsa negara yang mewakili dari Sabang sampai Merauke hingga Pulau Miangas sampai Pulau Rote,” ujar Doli.
Turut hadir Wakil Ketua Pansus IKN Saan Mustopa, Wakil Ketua Pansus IKN Junimart Girsang dan Anggota DPR RI perwakilan masing-masing Fraksi, perwakilan DPD RI dan pemerintah yang diwakili Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
