Ketua DPR RI: Angka Kematian COVID-19 Harus Jadi Evaluasi PPKM

:


Oleh Wandi, Senin, 23 Agustus 2021 | 13:37 WIB - Redaktur: Untung S - 312


Jakarta, InfoPublik - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, meminta pemerintah menjadikan angka kematian akibat COVID-19 yang masih cukup tinggi sebagai bahan dalam melakukan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal ini menyusul berakhirnya masa perpanjangan PPKM Level 2 hingga 4 Jawa-Bali pada Senin (23/8/2021).

“Setelah PPKM diperpanjang, memang terlihat adanya tren penurunan penambahan kasus Covid-19. Tapi harus menjadi perhatian bersama soal indikator angka kematian yang sampai sekarang masih cukup tinggi,” kata Puan di Jakarta, Senin (23/8/2021).

Berdasarkan data harian kasus COVID-19, angka kematian pasien masih berada di atas angka seribu orang per harinya meski penambahan kasus cenderung turun. Per 22 Agustus 2021, terdapat 1.030 pasien COVID-19 yang meninggal dunia.

Puan menegaskan, angka kematian akibat COVID-19 yang tinggi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah. “Pemerintah harus bisa menekan kasus kematian akibat COVID-19 yang masih tinggi. Ini harus jadi bahan evaluasi pelaksanaan PPKM,” tutur politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Data Kementerian Kesehatan per Sabtu (21/8/2021) lalu, 10 provinsi dengan tingkat kematian tertinggi adalah Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta (DIY), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.

“Bagi daerah-daerah yang angka kasus kematian COVID-19 masih tinggi, harus hati-hati kalau ingin melonggarkan pembatasan kegiatan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi WHO,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Pemerintah juga diharapkan meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut sehingga perawatan terhadap pasien COVID-19, khususnya yang bergejala sedang hingga berat, dapat dilakukan secara maksimal.

“Optimalisasi penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit mutlak dilakukan. Dan sebisa mungkin untuk daerah-daerah dengan tingkat kematian tinggi, maksimalkan pelayanan isolasi terpusat. Dengan begitu pasien-pasien COVID-19 berada dalam pengawasan tim medis dan dapat segera ditolong jika kondisinya menurun,” sebut mantan Menko PMK tersebut.

Puan pun menyoroti data Satgas COVID-19 pekan lalu mengenai 9 provinsi yang masih menunjukkan peningkatan kasus mingguan, yakni di Jawa Tengah, Bali, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Maluku, dan Jambi. “Harus ada evaluasi mengapa daerah-daerah ini masih mengalami peningkatan kasus, termasuk juga harus ada perbaikan sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegas Puan.

Puan menyatakan, upaya testing, tracing dan treatment harus lebih dioptimalkan. Puan mengingatkan, percepatan vaksinasi harus berjalan beriringan dengan upaya-upaya penanganan COVID-19 lainnya. “Jangan karena ingin mengejar target vaksinasi, kemudian indikator-indikator penanganan pandemi lainnya jadi kendor. Pastikan semua berjalan bersamaan karena semuanya sama-sama penting untuk menyelamatkan rakyat dari badai Corona,” ungkap legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.

(Foto Biro Humas DPR RI)