Presiden Jokowi Dorong Akses Vaksin Covid-19 Dibuka untuk Semua Negara

:


Oleh Wawan Budiyanto, Sabtu, 21 November 2020 | 19:47 WIB - Redaktur: Untung S - 274


Jakarta, InfoPublik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pertemuan para pemimpin negara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2020 yang digelar secara virtual dapat membawa dunia keluar dari krisis kesehatan akibat pandemi dan keterpurukan ekonomi. Oleh karena itu, akses terhadap vaksin Covid-19 harus dapat tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali.

Menurutnya, saat ini terdapat dua hal yang perlu menjadi fokus perhatian negara-negara G20 di tengah situasi pandemi yakni, pendanaan pemulihan kesehatan dan dukungan pemulihan ekonomi dunia.

"Pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat. Vaksin adalah salah satu amunisinya,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sesi I KTT G20, Sabtu (21/11/2020).

Dijelaskannya, komitmen politik negara-negara G20 sangat dibutuhkan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan.

Mengenai dukungan pemulihan ekonomi dunia, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) telah meminta dukungan dana sebesar US$2,5 triliun agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memperlebar ruang fiskalnya.

Pemulihan ekonomi dunia tersebut memerlukan perhatian negara-negara G20. Salah satunya soal bantuan restrukturisasi utang untuk negara berpendapatan rendah.

“Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang (sound debt management) termasuk transparansi data dan dijaganya keberlanjutan fiskal,” kata Presiden.

Selain itu, dukungan yang luar biasa bagi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi sangat penting untuk terus diberikan bagi negara-negara berkembang.

Presiden menilai, apabila dukungan tersebut dikurangi secara terburu-buru, maka pemulihan ekonomi dunia dikhawatirkan akan berjalan dalam waktu yang lama.

“Keleluasaan fiskal negara berkembang dibutuhkan untuk membiayai social safety net, mendongkrak konsumsi domestik, serta menggerakkan ekonomi kecil dan menengah,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB juga telah menyerukan perlunya solidaritas yang lebih kuat bagi negara berkembang di masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini. Tanpa bantuan negara-negara G20, negara berkembang dan terbelakang tidak mudah untuk dapat pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi.