- Oleh Wahyu Sudoyo
- Rabu, 14 Mei 2025 | 21:57 WIB
: Menkomdigi dalam forum Machine Can See 2025 di Dubai (Humas Komdigi)
Oleh Wahyu Sudoyo, Rabu, 23 April 2025 | 23:35 WIB - Redaktur: Untung S - 168
Jakarta, InfoPublik – Gagasan perlunya membangun ekosistem kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang etis, inklusif, dan mencerminkan keberagaman dunia diserukan Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, di forum “Machines Can See 2025” di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
Dalam sesi panel bertajuk “Wanted: AI to Retain and Attract Talents to the Country,” di forum teknologi global ini, Menkomdigi menyampaikan pesan kuat bahwa masa depan AI bukan hak istimewa segelintir negara, tapi warisan bersama umat manusia.
“Teknologi harus mencerminkan keberagaman dunia, bukan hanya prioritas segelintir orang,” ujar Menkomdigi, dalam keterangannya pada Rabu (23/4/2025).
Meutya menekankan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase yang sangat strategis secara demografis, digital, dan geopolitik.
Dengan lebih dari 212 juta pengguna internet aktif dan status sebagai negara berpenduduk keempat terbanyak di dunia, Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dalam membentuk masa depan teknologi global.
Ia menggarisbawahi kesamaan pendekatan yang dibangun Indonesia bersama kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) dalam menciptakan ekosistem AI yang bertanggung jawab.
Fokus utamanya mencakup kesetaraan akses, penguatan perspektif global selatan, dan pemanfaatan AI untuk menjawab tantangan nyata masyarakat.
“Inisiatif Indonesia dengan dialog BRICS semakin mencakup isu-isu seperti menjembatani kesenjangan digital, memajukan solusi pedesaan yang cerdas, dan menjaga kedaulatan data, seperti pemantauan bencana berbasis AI, pertanian cerdas, dan diagnostik kesehatan jarak jauh,” jelasnya.
Menurut Meutya, pendidikan, ketahanan pangan dan penyediaan layanan publik menjadi tiga aspek yang mendapat perhatian besar dari pemerintah Indonesia.
Oleh karenanya, pemerintah membangun aplikasi AI untuk ketahanan pangan, sistem perlindungan sosial yang akan diluncurkan pada Agustus 2025 dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk pelayanan publik serta mempersiapkan sembilan juta talenta digital pada 2030.
“Keamanan pangan menjadi perhatian Presiden Prabowo, terutama di tengah situasi geopolitik saat ini. Dan juga pendidikan merupakan keyakinan mendasar yang dipegang teguh Indonesia, karena dengan AI, kita percaya bahwa AI tidak hanya itu, mereka yang merancang dan mengatur AI harus lebih pintar dari AI itu sendiri,” ungkap dia.
Lebih lanjut eutya mengatakan, berbagai program AI telah dikembangkan pemerintah RI untuk mendukung layanan publik, mulai dari sistem perlindungan sosial yang akan diluncurkan Agustus 2025 hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan distribusi makanan bergizi untuk pelajar.
Di bidang infrastruktur digital, pemerintah kini sedang menyiapkan pelelangan spektrum 2,6 dan 3,5 giga hertz (GHz) serta memperluas jaringan serat optik dan kabel bawah laut.
Selain itu, tambah dia, Indonesia tengah membangun pusat keunggulan AI di beberapa kota, termasuk Bandung, Surabaya, dan Papua.
“Menjadikan pusat keunggulan AI di Papua sangat penting bagi orang Indonesia untuk menunjukkan bahwa AI, bahwa kami percaya inklusivitas sangat penting ketika kita berbicara tentang AI,” tutup Meutya Hafid.