- Oleh Wandi
- Rabu, 21 Mei 2025 | 06:57 WIB
: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan ratusan sertifikat tanah milik pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Tengah. /Foto Istimewa/Humaa ATR/BPN
Jakarta, InfoPublik – Di tengah upaya mempercepat reformasi agraria dan tata kelola aset negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan ratusan sertifikat tanah milik pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Tengah. Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi besar mengamankan aset negara dan mencegah potensi konflik agraria.
Sebanyak 474 sertifikat diserahkan, terdiri dari 31 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 lainnya milik pemerintah kabupaten/kota. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada empat kepala daerah: Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, Wali Kota Surakarta, dan Bupati Sragen.
Dalam siaran persnya yang diterima InfoPublik, Jumat (18/4/2025), Menteri Nusron mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang menanti. “Sekitar 19 persen dari total 2,2 juta hektare tanah di Jawa Tengah belum terpetakan dan belum bersertifikat. Ini bisa jadi sumber konflik di kemudian hari jika tidak segera ditangani,” ujarnya tegas dalam dialog bersama para kepala daerah.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses sertifikasi, termasuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Terlebih, kata Nusron, masih ada hambatan dari sisi kebijakan fiskal, terutama terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Saya mohon para kepala daerah mempertimbangkan pembebasan BPHTB bagi masyarakat miskin ekstrem yang menerima sertipikat melalui PTSL. Ini soal keberpihakan,” tegas Nusron. Ia mencontohkan Provinsi Jawa Timur yang sudah lebih dulu mengeluarkan kebijakan tersebut.
Penyerahan sertipikat ini, lanjutnya, bukan hanya bicara legalitas, tapi juga upaya menjaga nilai aset dan meningkatkan transparansi tata kelola tanah milik negara.
Turut mendampingi dalam agenda ini antara lain Plt Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, Lampri. Gubernur Ahmad Luthfi bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah juga hadir memberikan dukungan.
Dengan penyerahan ini, satu langkah besar kembali diambil menuju sistem pertanahan yang lebih tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik.
