- Oleh Eko Budiono
- Rabu, 16 April 2025 | 17:36 WIB
: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dok Puspen Kemendagri
Oleh Eko Budiono, Kamis, 13 Maret 2025 | 14:56 WIB - Redaktur: Untung S - 138
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran kementeriannya, untuk mengecek realisasi belanja dan pendapatan pemerintah daerah (pemda) setiap bulan.
"Saya minta kepada Dirjen (Direktur Jenderal) Keuangan Daerah (Agus Fatoni), dan Dirjen Bangda (Bina Pengembangan Daerah, Restuardy Daud) kalau bisa 1 bulan," kata Tito melalui keterangan resmi, usai Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring yang disaksikan, Rabu (12/3/2025).
Menurut Tito, hal tersebut dilakukan agar pihaknya mengetahui daerah mana saja yang lambat dalam realisasi belanja maupun peningkatan pendapatannya.
Lebih lanjut, secara khusus, Tito meminta pemda untuk konstan berbelanja tiap bulan atau bukan pada tiga bulan terakhir, yakni Oktober—Desember.
"Kalau menggunakan metode itu, uang yang beredar di tengah masyarakat kurang pada 9 bulan pertama. Padahal, belanja pemerintah ini adalah belanja utama yang membuat beredarnya uang di tengah masyarakat, dan memancing swasta," katanya.
Selain itu, bila uang yang beredar di tengah masyarakat berkurang dapat berakibat pada penurunan konsumsi rumah tangga.
"Konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tolong rekan-rekan per 3 bulan itu ditarget akan mau dihabiskan berapa anggarannya," kata Tito.
Mendagri menyarankan agar pemda dapat berbelanja dengan skema 20-20-30-30 per triwulan.
"Jangan 5—10 persen pada 3 bulan pertama, 5 persen triwulan kedua, 10 persen berikutnya kemudian baru digenjot di akhir tahun," katanya.