Kemkomdigi - Bank Dunia Kolaborasi Rancang Strategi Pemerataan Internet di Indonesia

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Bank Dunia (World Bank) berkolaborasi merancang strategi pemerataan internet di Indonesia, termasuk rencana optimalisasi spektrum frekuensi serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, kerja sama dengan lembaga internasional ini diperlukan dalam percepatan transformasi digital melalui akses internet yang merata dan kebijalan strategis berkelanjutan.

"Kami berkomitmen untuk mempercepat akses internet merata di seluruh Indonesia dengan kebijakan spektrum yang optimal dan dukungan dari sektor swasta. Kolaborasi dengan Bank Dunia menjadi bagian penting dalam merancang strategi terbaik untuk mencapai tujuan ini," ujar Menkomdigi dalam keterangannya terkait acara pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, pada Senin (10/3/2025).

Menurut Meutya, kebijakan internet broadband yang dikembangkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadi salah satu fokus utama diskusi guna mengatasi kesenjangan digital nasional.

Kedua pihak juga membahas strategi pemanfaatan spektrum frekuensi 700 Mega Hertz (MHz), 2,6 Giga Hertz (GHz), dan 3,5 GHz untuk meningkatkan kualitas layanan internet untuk meningkatkan kapasitas jaringan yang lebih efisien dan inklusif.

"Pemanfaatan spektrum yang lebih optimal akan membantu meningkatkan kualitas layanan digital di seluruh negeri, terutama di daerah yang selama ini masih minim akses," ungkapnya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menambahkan, pemerataan infrastruktur digital harus disertai dengan ketersediaan talenta digital dan kebijakan yang tepat sasaran.

"Selain infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia) dan regulasi yang lebih adaptif sangat diperlukan untuk mendukung transformasi digital nasional. Kami berharap kerja sama ini dapat mempercepat penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data," jelas Nezar.

Sementara itu, Senior Digital Development Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskell, mengatakan bahwa India dan Filipina telah memiliki program hotspot Wi-Fi publik, di mana pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur internet di desa-desa.

India, melalui program BharatNet, telah membangun sekitar 250.000 hotspot Wi-Fi publik, sementara Filipina juga menerapkan kebijakan serupa di wilayah pedesaan dan tempat ibadah.

"Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh setiap pemerintah. Apakah pemerintah mendanai secara langsung, ataukah memberikan insentif bagi sektor swasta untuk melakukannya? Jelas, saat ini dengan kondisi efisiensi anggaran, mungkin lebih masuk akal untuk membuka peluang bagi sektor swasta guna merealisasikan hal ini," tutur Marskell.

Kedua pihak akan melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan spektrum serta mengeksplorasi model investasi digital yang lebih efektif. Pemerintah juga akan melakukan studi perbandingan dengan negara-negara yang telah berhasil dalam optimalisasi infrastruktur digital guna memastikan implementasi terbaik bagi Indonesia.