Pemerintah Lanjutkan Program ILASP untuk Atasi Tumpang Tindih Lahan di Indonesia

Jakarta, InfoPublik– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan terkait Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), yang dihadiri oleh sejumlah kementerian dan lembaga.

Rakor itu dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan antara kawasan hutan, perkebunan, transmigrasi, dan perumahan yang kerap terjadi di Indonesia.

Menteri Nusron Wahid menyampaikan bahwa program ILASP merupakan langkah strategis untuk mengurangi tumpang tindih lahan yang selama ini menjadi masalah besar dalam pengelolaan lahan di Indonesia.

"Untuk mengurangi tumpang tindih lahan ini maka kita buat lanjutan program ILASP. Supaya pengalaman tumpang tindih lahan yang sudah-sudah, tidak terulang lagi ke depan. Ini karena dulunya belum ada integrasi sistem dan integrasi data, dengan adanya program ini maka semua akan terpetakan," ujar Menteri Nusron dalam siaran resminya yang diterima InfoPublik, Kamis (6/2/2025).

ILASP sendiri merupakan inisiatif yang dimulai dengan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian ATR/BPN. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan data pertanahan dan sistem administrasi yang ada, agar semua lahan di Indonesia dapat terpetakan dengan jelas dan menghindari potensi masalah serupa di masa depan. Ke depan, ILASP juga akan melibatkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi untuk memperkuat implementasinya dan memperluas cakupannya.

Menteri Kehutanan dan Transmigrasi Dukung Program ILASP

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, juga menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah kerapatan tapal batas antara kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL). Menurutnya, sinkronisasi data antar kementerian sangat penting, mengingat terkadang data yang diterima oleh masing-masing pihak tidak selalu sejalan. "Prinsipnya, kami bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan kerapatan tapal batas antara hutan dan APL. Sinkronisasi data sangat penting karena data yang kami terima dari kedua pihak kadang berbeda. Kami hanya perlu duduk bersama untuk menentukan sejauh mana yang bisa diselesaikan," ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman, juga menyatakan kesediaannya untuk mendukung dan bekerja sama dalam program ILASP. Ia berharap, kerjasama ini bisa diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antar kementerian dan lembaga terkait. "Karena kami juga bagian dari kementerian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka kami juga mohon bantuan dari Teman-teman di ATR, Kehutanan, dan Kemendagri," ujar Iftitah.

Harapan Jangka Panjang untuk Penyelesaian Konflik Lahan

Program ILASP diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penyelesaian berbagai konflik lahan yang seringkali menghambat pembangunan dan investasi di Indonesia. Tumpang tindih lahan, terutama yang terjadi antara kawasan hutan dan perkebunan sawit, transmigrasi, serta perumahan, telah menimbulkan banyak masalah. Dengan adanya integrasi sistem dan data pertanahan yang lebih baik, diharapkan kedepannya masalah tersebut dapat diminimalisir dan pengelolaan lahan bisa lebih efisien.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, penandatanganan MoU akan segera dilakukan antara lima kementerian dan lembaga yang terlibat, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, BIG, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Transmigrasi. Kerja sama ini diharapkan akan mempercepat penyelesaian tumpang tindih lahan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia.

Hadirnya Pejabat Tinggi dalam Pertemuan ILASP

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron Wahid didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian ATR/BPN. Hadir pula Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk; Plh. Kepala BIG sekaligus Sekretaris Utama, RA. Belinda Arunarwati Margono; serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari masing-masing lembaga yang terlibat dalam pembahasan program ILASP.

Dengan adanya kerjasama yang solid antar kementerian dan lembaga, diharapkan Indonesia dapat mengatasi masalah tumpang tindih lahan secara efektif dan efisien, serta menciptakan sistem pengelolaan lahan yang lebih terintegrasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.