Wujudkan Ketahanan Pangan, Pemerintah Perkuat Pembiayaan UMKM Pertanian dan Perikanan

: Wamen UMKM Helvi Moraza saat Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan/Foto: Kementerian UMKM


Oleh Putri, Sabtu, 25 Januari 2025 | 00:10 WIB - Redaktur: Untung S - 298


Jakarta, InfoPublik - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan pentingnya peran UMKM disektor pertanian dan perikanan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. 

Indonesia saat ini memiliki lebih dari 29 juta UMKM disektor pertanian yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dimasa depan.

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Helvi mengatakan dari total UMKM pertanian, 99 persen diantaranya merupakan usaha perseorangan.

"Sedangkan sisanya terdiri dari 0,02 persen usaha berbadan hukum dan 0,04 persen usaha lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa sektor ini adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional," kata Helvi seperti yang dikutip InfoPublik Jumat (24/1/2025).

Namun demikian, sektor pangan masih menghadapi tantangan besar. Salah satu isu utama adalah rendahnya indeks inklusi keuangan bagi petani, pekebun, dan nelayan, yang saat ini berada di angka 62,26 persen.

Selain itu, regenerasi petani menjadi masalah krusial, mengingat 64,2 persen tenaga kerja disektor pertanian berusia diatas 45 tahun.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah terus memperkuat kebijakan pembiayaan inklusif bagi UMKM, khususnya disektor pangan.

Pada 2024, pemerintah berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp282 triliun, meningkat dibandingkan 2023 yang sebesar Rp260 triliun. 

"Namun demikian, proporsi penyaluran untuk sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan selama lima tahun terakhir masih rendah berada dikisaran 30 persen, begitupun juga disektor kelautan yang semula 1,8 persen pada 2020 menjadi 1,4 persen di 2024," kata Helvi.

Di Sulawesi Selatan, capaian realisasi KUR berada diangka Rp16,8 triliun pada 2024. Dari angka tersebut, 45 persen dialokasikan untuk sektor pertanian, jauh diatas rata-rata nasional.

Meski demikian, Helvi mencatat bahwa proporsi KUR untuk sektor perikanan di provinsi tersebut masih rendah, hanya mencapai 3,9 persen, padahal potensinya sangat besar.

Untuk itu ia mendorong, pemerintah daerah termasuk para bupati dan walikota untuk memaksimalkan program KUR dalam mendukung ketahan pangan.

"Untuk mengatasi kesenjangan ini, Kementerian UMKM terus mendorong optimalisasi target penyaluran KUR sebesar 60 persen untuk sektor produktif. Saat ini, dari total penyaluran Rp282,44 triliun, baru 57,81 persen atau Rp163,28 triliun yang tersalurkan ke sektor produktif," kata Helvi.

Pemerintah juga menggenjot program KUR Klaster dan KUR Alsintan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

"Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi riil, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mengurangi ketergantungan pada sektor perdagangan," kata Helvi.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Putri
  • Jumat, 14 Februari 2025 | 23:56 WIB
BPS Dukung Sediakan Data untuk Kemenko PMK
  • Oleh Putri
  • Jumat, 14 Februari 2025 | 23:49 WIB
Kementerian UMKM Dukung Peluasan Pasar untuk UMKM
  • Oleh Putri
  • Jumat, 14 Februari 2025 | 23:33 WIB
Pratikno: Data Berkualitas Jadi Sumber Energi Kemenko PMK
  • Oleh MC PROV RIAU
  • Senin, 17 Februari 2025 | 04:15 WIB
Pemprov Riau Optimistis Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen pada 2025