- Oleh Wandi
- Selasa, 14 Januari 2025 | 08:52 WIB
: Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 secara virtual, yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Jakarta, Senin (9/12/2024). Foto. tni.mil.id
Oleh Fatkhurrohim, Senin, 9 Desember 2024 | 21:42 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 218
Jakarta, Infopublik – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto turut hadir secara virtual dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
Kegiatan pada Senin (9/12/2024) tersebut berlangsung di Wisma A. Yani, Jakarta Pusat, dan menjadi wadah untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam rapat tersebut, Jenderal TNI Agus Subiyanto menyoroti pentingnya koordinasi antar daerah dalam pengendalian inflasi sebagai salah satu upaya menjaga kestabilan ekonomi.
"Inflasi yang terkendali di tingkat daerah akan memberikan dampak positif terhadap inflasi nasional, memperkuat daya tahan ekonomi kita di tengah tantangan global," ujarnya.
Salah satu fokus utama rapat adalah pengendalian inflasi di tingkat daerah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitas harga barang dan jasa di daerah menjadi pilar utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
"Setiap daerah memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan harga, khususnya bahan pangan, untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga," ungkap Presiden Prabowo.
Inflasi yang terkendali dinilai tidak hanya menjaga kesejahteraan masyarakat tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk terus bergerak di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selain membahas inflasi, rapat tersebut juga mengulas kebijakan upah minimum untuk tahun 2025. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini harus memberikan perlindungan terhadap pekerja tanpa mengabaikan kebutuhan keberlanjutan usaha. "Kesejahteraan tenaga kerja adalah kunci, tetapi keberlanjutan usaha juga harus dipastikan. Keseimbangan ini menjadi dasar dari kebijakan yang kami susun," ujar Presiden.
Dalam konteks ini, pemerintah berkomitmen untuk menjaga agar upah minimum yang ditetapkan mampu menghadapi tantangan ekonomi global, seperti fluktuasi harga pangan dan energi, tanpa mengorbankan daya saing usaha.
Sebagai bagian dari komponen bangsa, TNI mendukung penuh langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan komitmen institusinya untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan mendukung kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.
"Kami di TNI siap mendukung setiap langkah pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional, termasuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok di daerah-daerah," tambah Agus Subiyanto.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah-langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah optimis dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan kesejahteraan masyarakat.
"Kita harus terus berkolaborasi, baik pemerintah, TNI, maupun seluruh elemen masyarakat, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi global," tutup Panglima TNI.