:
Oleh Tri Antoro, Kamis, 1 Desember 2022 | 16:46 WIB - Redaktur: Untung S - 422
Jakarta, InfoPublik - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mendatang akan menjadi instrumen penting dalam mengendalikan inflasi. Sehingga, mampu memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori rentan.
Kemudian, APBN 2023 akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pemulihan perekonomian nasional pascapandemi yang melanda semenjak dua tahun belakangan.
"Menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika memberikan keterangan pers terkait penyampaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kamis (1/12/2022).
Menurut Presiden Jokowi, seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengelola anggaran APBN harus menggunakannya dengan optimal. Dalam rangka mendukung pengendalian Inflasi yang berada di seluruh wilayah Indonesia pada tahun depan.
"Gubernur, bupati, dan walikota di bawah juga lakukan di daerahnya masing-masing," kata Presiden.
Penting APBN dalam mengendalikan inflasi, maka ada enam fokus penggunaan anggaran tersebut pada tahun depan. Dengan begitu, pengendalian inflasi yang dilakukan dapat membuahkan hasil manis bagi segenap individu di tanah air.
Pertama ditujuan untuk penguatan sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial melalui registrasi sosi dan ekonomi.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, maksudnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur yang menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Diantaranya, Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kelima, revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi pada setiap susmber daya alam yang dimiliki. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi yang juga termasuk penyederhanaan regulasi.
Presiden mengimbau, para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan APBN 2023, harus melakukan pengawalan secara ketat. Lakukan hal tersebut, dilapangan ketika implementasi dari APBN pada tahun depan.
Dengan begitu, dapat dipastikan setiap anggaran yang dipergunakan sesuai dengan fokus pemerintah dalam menggunakan APBN. Secara mendetail, belanja instansi pemerintah harus dilakukan oleh masing pemangku kepentingan.
"Belanja-belanja yang ada jangan terjebak rutinitas serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan," tutur Presiden.
Kemudian, pergerakan inflasi di masing-masing wilayah, tentu harus mendapatkan pengawalan secara intensif oleh para pemangku kepentingan di daerah. Tujuannya, para pemangku kepentingan di daerah jangan sampai lengah dalam mengawasi inflasi di setiap daerah masing-masing.
Mengingat, inflasi pada beberapa waktu ke depan akan menjadi ancaman dari setiap negara-negara di seluruh belahan dunia. Jadi, pengendalian inflasi pada tingkat daerah dapat diantisipasi secara optimal.
"Saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam. Pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing," pungkas Jokowi.
Foto: BPMI Setpres
