:
Oleh Tri Antoro, Jumat, 30 Juli 2021 | 10:12 WIB - Redaktur: Untung S - 294
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah mulai menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang ditargetkan menyasar kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di seluruh pelosok tanah air. Dengan alokasi anggaran bagi program tersebut mencapai nilai Rp15,3 triliun.
Dengan kegiatan penyerahan BPUM yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (30/7/2021). Hal ini menandakan bahwa pemberian bantuan bagi pelaku usaha dimulai.
"Mulai dibagikan pada hari ini, kita berharap ini bisa membantu mendorong ekonomi kita semuanya," ujar Presiden Joko Widodo melalui siaran virtual yang ditayangkan oleh Sekretariat Presiden (Setpres).
Pemberian BPUM, lanjut Presiden, sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendukung pelaku usaha mikro dan kecil tetap bertahan di tengah terjangan pandemi. Sehingga, pelaku usaha di atas dapat tetap melakukan kegiatan produktif di tengah merebaknya wabah global COVID-19.
"Saya tahu bahwa bapak dan ibu semuanya sekarang ini pada kondisi yang tidak mudah, benar-benar sangat sulit tapi itu dirasakan oleh semuanya," tuturnya.
Mayoritas pelaku usaha di dalam negeri mengalami kerugian yang signifikan semenjak pandemi merebak dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Ditambah dengan diimplementasikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat semakin terdampak.
Namun, kebijakan PPKM merupakan pilihan yang terbaik dibanding dengan penerapan kebijakan lockdown di negara lain. Dampaknya PPKM terhadap pelaku usaha di dalam negeri lebih kecil dibandingkan dengan kebijakan lockdown.
"PPKM itu namanya semi lockdown, ketika saya masuk ke kampung dan masuk ke daerah semua lapisan masyarakat menjerit minta untuk dibuka," imbuhnya.
Pemerintah terpaksa menerapkan hal itu, sebab kebijakan PPKM merupakan langkah yang dapat meredam lonjakan kasus positif COVID-19. Sehingga laju angka positif dapat dikendalikan atau diturunkan oleh pemerintah dalam waktu yang relatif singkat.
"Keputusan yang sangat berat kita lakukan yaitu dengan implementasi karena tidak ada cara yang lain selain itu," tuturnya.
Alhasil, dari kebijakan PPKM tersebut, kini kondisi lonjakan kasus positif COVID-19 di pulau Jawa dan Bali sudah berangsur-angsur turun. Indikasinya, tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengalami penurunan.
Saat ini, tingkat keterisian tempat tidur di sana turun hingga angka 38 persen dari angka yang sebelumnya mencapai 90 persen. "Tadi saya cek angka keterisian dari tempat tidur di angka 38 persen dulunya hampir penuh yakni 90 persen ini juga patut kita syukuri," imbuhnya.
Pemerintah kini tengah menggenjot vaksinasi massal COVID-19 di berbagai daerah hingga mencapai 70 persen dari jumlah penduduk. Dengan begitu, akan membuat kekebalan komunal atau herd immunity yang berpotensi besar menjadi solusi atas terjadinya pandemi ini.
Presiden mentargetkan, dalam kurun waktu hingga akhir 2021, pemerintah akan mampu melakukan vaksinasi kepada 70 persen masyarakat. Dengan begitu, seluruh kegiatan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil dapat berjalan normal kembali.
Kunci dari kembali pulihnya kegiatan masyarakat di atas, adalah dengan secara optimal melakukan penanganan COVID-19. "Kalau korona turun, pasti ekonomi naik," pungkasnya.
