Kepala Daerah Diminta Ikuti Arahan Pusat Terkait Peniadaan Mudik

:


Oleh Jhon Rico, Senin, 3 Mei 2021 | 18:46 WIB - Redaktur: Wawan Budiyanto - 221


Jakarta, InfoPublik - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan, keputusan peniadaan mudik diambil melalui berbagai pertimbangan, masukan, dan data-data yang dikumpulkan selama satu tahun terakhir.

Doni mengingatkan, agar para kepala daerah bisa mengikuti arahan pemerintah pusat terkait peniadaan mudik tersebut.

"Keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, Kepala Negara adalah Bapak Presiden Jokowi. Mohon sekali lagi, seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini," kata Doni saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/5/2021).

Menurut Doni, keputusan tersebut penting untuk dilaksanakan karena jika dibiarkan seperti tahun lalu, maka akan terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 yang diikuti oleh angka kematian.

Untuk tahun ini, terang Doni, setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan mudik pun masih ada sekitar 7 persen masyarakat yang tetap melakukan mudik.

"Bahkan sebelum Ramadan pun sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Sehingga kalau kita lihat, hampir semua provinsi di pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus baik kasus aktif dan juga menurunkan angka kesembuhan, serta meningkat angka kematiannya," imbuhnya.

Oleh karena itu, Doni mengimbau agar para kepala daerah terutama di Sumatera, untuk melakukan evaluasi secepat mungkin. Ia juga meminta para kepala daerah tidak terlambat dalam melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar kasus positif tidak melonjak secara eksponensial.

"Jangan sampai terlambat karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, maka kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol seperti yang pernah terjadi di Jakarta pada bulan September dan Oktober tahun lalu," papar dia.

Menurut dia, setelah adanya pengenduran terhadap sejumlah kegiatan liburan, RS Wisma Atlet mengalami kepenuhan sehingga terjadi antrean ambulans yang cukup panjang.

"Pengalaman-pengalaman ini diharapkan betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terulang kembali pada periode yang akan datang," ungkapnya.

Selain itu, kata Doni, kita pun harus belajar dari beberapa negara, khususnya India. Dimana saat ada pelonggaran terhadap kegiatan dan ritual keagamaan dan juga kegiatan budaya serta olahraga yang dikendurkan, maka kasusnya tidak terkontrol.

"Hari ini rata-rata per hari di India mencapai kasus positif lebih dari 400 (ribu) kasus. Ini harus menjadi catatan kita semua bapak ibu sekalian," tambahnya.

Doni menyebut, larangan mudik saja tidak cukup untuk mencegah penularan COVID-19. Ia juga mengimbau agar masyarakat bisa mengajak orang tua dan keluarga yang berada di kampung halaman untuk bersabar dan tidak mudik.

Menurut Doni, bersabar adalah salah satu kunci bagi kesuksesan pengendalian pandemi COVID-19.

"Dengan bersabar, kita bisa menyelamatkan banyak orang, baik diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga menyelamatkan bangsa kita. Termasuk juga, mereka yang masih punya keinginan untuk mudik, tolong sekali lagi dikendalikan keinginan tersebut, untuk bersabar, jangan mudik," ujarnya.

Komitmen pemerintah pusat harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Ia meminta agar masyarakat bisa bersabar untuk tidak mudik tahun ini.

Jika ada yang lolos, Doni meminta agar seluruh daerah mulai ditingkat RT dan RW bersedia menyiapkan tempat-tempat karantina bagi mereka yang baru tiba dari berbagai daerah.