:
Jakarta, InfoPublik - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menegaskan bahwa ketiadaan mudik merupakan narasi tunggal. Ia meminta tidak ada pejabat mana pun yang memiliki narasi yang berbeda dengan pusat.
Ia menekankan ketiadaan mudik yang disampaikan Presiden Joko Widodo bisa dipatuhi oleh seluruh masyarakat. "Bapak Presiden sudah beberapa kali menegaskan tentang ketentuan dilarang mudik. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan setelah mendapatkan begitu banyak masukan dan juga dari data- data yang dikumpulkan selama setahun terakhir," kata Doni saat konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/5/2021).
Doni pun menegaskan bahwa ketiadaan mudik tersebut menjadi narasi tunggal.
"Tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat, ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi, mohon sekali lagi seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini," tegas Doni.
Sebab, jelas dia, jika ada kepala daerah terlambat memberi pengumuman larangan mudik, maka yang akan terjadi adalah peningkatan kasus yang akan diikuti angka kematian yang cukup tinggi.
"Setelah Bapak Presiden mengumumkan larangan mudik ini, masih ada 7 persen yang nekat akan mudik. Bahkan sebelum Ramadan pun sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas," jelas Doni.
Doni menyebut ini mengakibatkan seluruh daerah di provinsi mengalami kenaikan kasus aktif, penurunan angka kesembuhan dan meningkat angka kematian.
Oleh karena itu, Doni meminta agar seluruh pejabat khususnya di pulau Sumatera untuk bisa melakukan evaluasi secepat mungkin.
"Jangan sampai terlambat, karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan langkah pencegahan, maka kasus esponinsial ini tidak akan terkontrol," terang dia.
