:
Oleh Tri Antoro, Senin, 14 November 2022 | 22:17 WIB - Redaktur: Untung S - 406
Nusa Dua, InfoPublik - Peran data digital yang semakin vital pada kehidupan masyarakat menjadi alasan Presidensi G20 Indonesia mengusung isu prioritas transformasi digital ke kancah internasional. Supaya, pengguna ruang digital merasakan keamanan kala memanfaatkan teknologi dalam berbagai kegiatan produktif di masa depan.
"Peran data digital semakin vital dalam beberapa waktu mendatang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mira Tayyiba melalui siaran virtual pada rangkaian kegiatan Digital Industry Collaborate Enhance Digital Transformation di Nusa Dua, Bali pada Senin (14/11/2022).
Kementerian Kominfo sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam mendorong percepatan transformasi digital di tanah air. Ada tiga isu prioritas yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain pertama, konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi COVID-19. Kedua, literasi digital dan kecakapan digital. Ketiga, aliran data gratis dengan kepercayaan (Data free flow with trust) dan aliran data lintas batas (cross border data flow).
Isu prioritas pertama yakni konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi COVID-19 telah mencapai konsensus bersama antara negara-negara G20. Yakni, penguatan konsep konektivitas digital harus bersifat "people center". Kemudian, pertemuan juga menyepakati pentingnya keamanan digital sebagai kunci keberlanjutan bisnis pemulihan pascapandemi COVID-19.
Dengan mengetahui hasil pengukuran tersebut, dapat membuat kebijakan publik semakin efektif, serta menjawab kerja sama digital antarnegara G20 di masa mendatang.
"Indonesia menekankan pentingnya konektivitas yang dapat diakses melalui penggelaran infrastruktur digital," kata Mira.
Pada isu prioritas yang kedua yang berkaitan dengan literasi digital dan kecakapan digital. Pertemuan itu telah menghasilkan satu metode dalam mengukur kecakapan digital dan literasi digital. Pengukuran itu akan menjadi standar bagi negara G20 untuk mengentaskan kesenjangan kecakapan dan literasi digital antar negara-negara G20.
"Penting untuk mengukur tingkat keterampilan digital, dan melek huruf setiap negara di sana," tutur Mira.
Ketiga, pada isu yang berkaitan dengan aliran data gratis dengan kepercayaan (Data free flow with trust) dan aliran data lintas batas (cross border data flow). Dalam kepemimpinan Kominfo pada DEWG telah berhasil menyelenggarakan lokakarya dialog antarpemangku kepentingan. Kemudian, memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan dengan tingkat pemahaman tata kelola data yang berbeda untuk bersama-sama membahas secara mendalam langkah ke depan.
"Aliran bebas adalah Kepercayaan, untuk pemberdayaan yang lebih inklusif, dan transformasi digital yang berkelanjutan," kata Mira.
Tiga langkah tersebut dilakukan oleh Kominfo dalam rangka, melindungi pengguna ruang digital dari ancaman kejahatan digital yang berasal dari berbagai sumber baik dalam dan luar negeri. Sehingga, para pengguna ruang digital dimana pun berada mampu melakukan berbagai hal yang produktif.
Dengan begitu, kaum rentan yang paling terdampak dapat benar-benar terjamin kemananannya ketika berselancar dalam ruang digital. Dan juga melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan pundi-pundi keuntungan yang masif.
"Kami telah memetakan masalah digital di seluruh kelompok kerja dan kelompok keterlibatan yang tersebar di 18 kelompok kerja," pungkasnya.
Foto: Istimewa
