10 Tahun Jokowi, Ekonomi Digital Indonesia Diproyeksi Tembus Rp5.522 Triliun pada 2030

Jakarta, InfoPublik — Selama satu dasawarsa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pembangunan sektor telekomunikasi dan informatika dijalankan secara intensif, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Diproyeksikan, ekonomi digital Indonesia akan menembus Rp5.522 triliun (US$366 miliar) pada 2030.

"Pertumbuhan angka pengguna internet telah menjadi daya ungkit bagi ekonomi digital di Indonesia. Pada tahun 2030, ekonomi digital kita diperkirakan mencapai US$366 miliar atau sekitar Rp5.522 triliun," jelas Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, dalam keterangannya pada Gala Dinner Hari Bhakti Postel ke-79 di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/9/2024).

Nezar menambahkan bahwa Indonesia diproyeksikan akan berkontribusi hampir 40 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2030. "Kita adalah pasar berkembang yang sedang bertumbuh pesat dalam ekonomi digital," ungkapnya.

Namun, pertumbuhan ini memerlukan lebih dari sembilan juta talenta digital untuk mencapai target tersebut. "Kita membutuhkan sekitar sembilan juta talenta digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital hingga US$366 miliar sesuai dengan prediksi," jelasnya.

Nezar meminta seluruh ekosistem industri telekomunikasi, pos, dan informatika untuk saling berkolaborasi mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital. Sektor ini juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, yang memainkan peran penting dalam kemajuan Indonesia.

"Komunitas telekomunikasi, informatika, dan industri yang mendukungnya memiliki peran penting untuk kemajuan bangsa kita," ujar Nezar.

Hari Bhakti Postel diperingati setiap 27 September, dan pada tahun ini mengusung tema "Nusantara Digital untuk Indonesia Maju." Acara Gala Dinner dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, serta perwakilan dari industri telekomunikasi, pos, dan informatika.