: Sejumlah warga berjalan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Badan Pusat Statistik mencatat jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia pada 2024 sebanyak 47,85 juta jiwa atau turun dari tahun 2023 yakni sebanyak 48,27 juta jiwa yang setara 17,13 persen dari total penduduk Indonesia. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.
Oleh Isma, Kamis, 26 September 2024 | 21:44 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 140
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir.
Capaian ini dilakukan melalui belanja perlindungan sosial dan program pemulihan ekonomi nasional yang efektif sebagai bantalan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik, pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tetap tinggi dengan inflasi yang tetap dijaga lebih rendah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. M. Djiwandono dalam Agenda Serentak Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta pada Rabu (25/9/2024).
Dalam APBN 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,2 persen dan inflasi diproyeksikan dapat ditekan pada level 2,5 persen. APBN 2025 juga diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun menjadi 7 sampai 8 persen. Kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 persen. Sementara, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,5 sampai 5 persen, serta rasio gini turun menjadi 0,379 sampai 0,382.
“Belanja negara dalam APBN 2025 yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah akan terus dilakukan peningkatan kualitasnya dengan prinsip spending better. Belanja negara juga akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Thomas.
Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan bahwa dalam APBN tahun 2025, kebijakan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan bagian dari kebijakan belanja pemerintah pusat dan diarahkan agar semakin meningkat kualitasnya, di antaranya melalui pemanfaatan digitalisasi birokrasi, pemanfaatan belanja K/L sesuai dengan tema dan arah kebijakan rencana pemerintah, dan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri.
“Peningkatan kualitas belanja juga harus dilakukan melalui sinkronisasi belanja Kementerian/Lembaga dan belanja transfer ke daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian anggaran,” kata Wamenkeu.
Wamenkeu Thomas menegaskan APBN 2025 bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta disusun untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. APBN 2025 dijaga agar tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia.
“APBN 2025 disusun di masa transisi pemerintahan dengan semangat keberlanjutan dan optimisme. APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan, serta mendukung transisi pemerintah yang efektif. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, APBN 2025 akan menjadi instrumen utama dalam mengoptimalkan potensi perekonomian, sekaligus memperkuat daya saing dan produktivitas nasional,” ujar Wamenkeu Thomas.