- Oleh Jhon Rico
- Sabtu, 30 November 2024 | 20:37 WIB
: Situasi Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Hidrometeorologi basah di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (29/11/2024). Rakor ini digelar dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi dan persiapan jelang pelaksanaan Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di wilayah Provinsi Jawa Barat/ dok. BNPB.
Jakarta, InfoPublik – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (29/11/2024).
Rakor itu diselenggarakan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir, serta persiapan menjelang Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Suharyanto menggarisbawahi empat strategi utama dalam menangani bencana banjir, yang diharapkan dapat mengurangi dampak buruk bagi masyarakat Bandung.
Suharyanto menjelaskan bahwa langkah pertama adalah penetapan status siaga darurat di daerah-daerah dengan historis bencana banjir tinggi, berdasarkan prediksi curah hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurutnya, status siaga darurat bukan berarti pemimpin daerah tidak mampu mengatasi masalah bencana, melainkan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani bencana demi kepentingan bersama.
“Penetapan status siaga darurat bukan berarti bahwa pemimpin daerah tidak mampu mengatasi masalah di daerahnya, tetapi bagaimana kita berkolaborasi untuk mengatasi masalah bencana, karena ini semua demi mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Suharyanto.
Langkah kedua adalah dengan menggelar apel kesiapsiagaan untuk memastikan kesiapan personel, logistik, dan peralatan yang akan digunakan. Pengecekan ini sangat penting mengingat beberapa wilayah di Indonesia sudah memasuki musim penghujan.
Strategi ketiga adalah memastikan kesiapsiagaan sesuai dengan rencana kontijensi dan rencana operasi yang telah disusun. Setiap daerah harus menyesuaikan dengan karakteristik dan sejarah bencana di wilayah masing-masing.
"Untuk keluarga, kami mendorong agar setiap anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi serta tempat evakuasi sementara maupun tempat evakuasi akhir," tambah Suharyanto.
Langkah terakhir adalah untuk daerah yang sudah mengalami bencana, segera menetapkan status tanggap darurat guna mempercepat penanganan.
Dalam kondisi darurat, BNPB menekankan pentingnya percepatan penanganan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak maupun pengungsi. Selain itu, dukungan logistik berupa perahu karet, sembako, peralatan kebersihan, dan peralatan lain juga telah dikirimkan ke lokasi terdampak.
Sebagai respon cepat pemerintah, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Lukmansyah, bersama Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, Lilik Kurniawan, mengunjungi lokasi banjir di Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Dayeuhkolot. Dalam kunjungan tersebut, mereka berdialog dengan warga dan memastikan bahwa bantuan logistik sampai ke tangan yang membutuhkan.
Sementara itu, untuk mendukung kelancaran penanganan bencana, BNPB juga memberikan Dana Siap Pakai (DSP) bagi daerah-daerah yang berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi. Kabupaten Bandung dan beberapa daerah lain menerima bantuan DSP untuk keperluan siaga darurat.
Peristiwa banjir yang terjadi sejak Kamis (21/11/2024) telah melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bandung. Banjir tersebut menggenangi delapan desa, antara lain Desa Bojongsari, Bojongsoang, Tegaluar, Dayeuhkolot, Citereup, Rancamanyar, Sukamukti, dan Desa Sumbersari. Banjir tersebut menyebabkan satu korban meninggal dunia, empat orang mengalami luka ringan, dan satu orang lainnya dinyatakan hilang terbawa arus.
Berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Bandung pada Jumat (29/11/2024) pukul 08.00 WIB, ketinggian air bervariasi antara 10-70 meter, dengan 3.103 kepala keluarga (KK) terdampak. Beberapa warga juga terpaksa mengungsi ke lokasi pengungsian yang tersebar di Desa Bojongsoang, Desa Dayeuhkolot, dan Desa Citeureup.
Meski banjir sudah mulai surut, BNPB mengingatkan bahwa potensi hujan dengan intensitas tinggi masih bisa menyebabkan kenaikan debit air di sekitar tanggul, yang dapat kembali melimpas dan menggenangi pemukiman warga yang berada di daerah pinggir tanggul.
Sebagai bentuk respon cepat, BNPB mengirimkan dukungan logistik ke wilayah terdampak, termasuk perahu, sembako, tenda pengungsi, dan peralatan kebersihan. Selain itu, BNPB juga memberikan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung siaga darurat bencana di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, dengan total DSP yang disalurkan mencapai lebih dari 4 miliar rupiah.
“Dukungan logistik dan dana siap pakai ini akan sangat membantu dalam mempercepat penanganan bencana, baik dalam masa tanggap darurat maupun rehabilitasi pasca bencana,” kata Lukmansyah.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menyampaikan apresiasi atas respons cepat BNPB dalam menangani bencana di wilayahnya. Menurutnya, BNPB selalu hadir dengan cepat ketika terjadi bencana, membantu mempercepat proses penanganan dan meminimalkan dampak kerugian.
Bey berharap kolaborasi antara BNPB dan Pemprov Jawa Barat akan semakin solid dalam menghadapi bencana di masa depan, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, yang berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di daerah tersebut.