Pemerintah Fokus Percepat Penanganan Dampak Erupsi Gunung Lewotobi

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini masih berlangsung, tetapi tanpa indikasi peningkatan.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Percepatan Penanganan Pasca Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan Konflik Sosial di Kab. Flores Timur, di Kantor Kemenko PMK, pada Rabu (20/11/2024).

Lanjutnya, berdasarkan keterangan yang didapat dari BNPB, radius daerah berbahaya telah dikurangi, dan layanan pengungsian akan terus diupayakan semaksimal mungkin.

“Jumlah pengungsi terpusat sudah mengalami penurunan, sedangkan yang lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar,” kata Pratikno melalui keterangan resmi yang diterima InfoPublik Kamis (21/11/2024).

Untuk mengantisipasi musim hujan, pemerintah telah memutuskan untuk segera membangun hunian sementara bagi pengungsi. Hunian sementara dibangun bersamaan dengan mempersiapkan proses relokasi dan pembangunan hunian tetap.

“Kami memastikan bahwa semua rencana, mulai dari renovasi rumah hingga pembangunan hunian tetap berjalan secara bersamaan, dengan cara itu kita akan bisa memberikan layanan yang baik bagi masyarakat terdampak,” kata Pratikno.

Mengingat akan adanya proses pemungutan suara dalam Pilkada 2024, Pratikno menjelaskan bahwa proses tersebut akan tetap berlangsung melalui penyediaan TPS Khusus di sekitar pengungsian yang disiapkan oleh KPU.

Lebih lanjut Pratikno turut menerangkan, upaya penanganan konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat telah dirumuskan dengan melibatkan semua pihak terkait. Perencanaan pembangunan rumah yang rusak akibat konflik telah disiapkan dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa.

“Kami sudah merencanakan untuk pembangunan rumah kembali, proses administrasi sedang diupayakan, termasuk membicarakan dengan masyarakat yang bersengketa agar konflik sosial ini tidak terulang kembali,” jelas Pratikno.