BNPB Tingkatkan Pengetahuan Kebencanaan para Pimpinan Daerah Sulbar

Jakarta, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar kegiatan Orientasi Manajemen Kebencanaan bagi pengambil keputusan strategis di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pimpinan daerah Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh pimpinan se- Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat digelar di Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Rabu (27/9/2023).

Dalam sambutanya, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai langkah awal pemerintah untuk meningkatkan mitigasi di masa akan datang.

“Sepanjang dua tahun ini paling banyak bencana hidrometeorologi basah di Sulawesi Barat. Waspada habis kekeringan, mungkin di Januari kembali lagi menghadapi banjir dan tanah longsor,” kata Suharyanto dalam keterangan yang diterima InfoPublik, Kamis (28/9/2023).

Menurut dia, pertemuan ini bukan hanya membahas indeks risikonya saja, tapi bagaimana mitigasinya. Termasuk langkah-langkah yang dilakukan, ketika musim hujan terjadi di 2024 agar semua sudah siap bekerja.

Suharyanto menjelaskan, bencana yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Barat hendaknya dijadikan pembelajaran agar ke depan dapat mengurangi dampak dari bencana itu sendiri.

“Gempa sudah dua kali kejadian di tahun 2021 dan 2022, walaupun 2022 tidak sebesar seperti 2021, tetapi ingat ada sejarah gempa di Sulawesi barat. Kita tidak minta akan terjadi lagi, tapi ketika terjadi kita harus sudah siap,” tutur Suharyanto.

“Salah satunya bangunan harus tahan gempa, karena Sulawesi Barat rawan gempa, pemerintah daerah harus memperhatikan pada saat membangun bangunan baru kaidah tahan gempanya betul-betul diikuti,” tambah dia.

Kemudian, ia mengungkapkan, pemerintah daerah harus terlibat dari tiap fase penangganan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat.

Termasuk sering melakukan simulasi sesuai dengan karakter bencana di wilayahnya, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saat bencana dan implimentasi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat.

“Peran pemerintah dalam fase kesiapsiagaan, harapanya bupati masing-masing memahami potensi bencana. Kemudian fase tanggap darurat, agar tidak ragu-ragu dalam menentukan status siaga darurat,” ujar Suharyanto.

Pada kesempatan ini Kepala BNPB memberikan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp500 juta rupiah.

Kemudian, untuk kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar diberikan DSP masing-masing sebesar Rp250 juta rupiah.

Selanjutnya para peserta mendapatkan materi dari berbagai narasumber tentang Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana, Ancaman dan Pengurangan Risiko bencana, Manajemen Tanggap Darurat, dan Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana.