:
Oleh Tri Antoro, Rabu, 14 Desember 2022 | 10:40 WIB - Redaktur: Untung S - 368
Jakarta, InfoPublik - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan penyelamatan arsip atau menjaga arsip berkaitan dengan bencana sangat berguna bagi instansi pemerintah. Dapat dipergunakan sebagai pedoman pembelajaran dalam menangani potensi bencana alam di masa depan.
"Sangat penting bagi instansi pemerintahan dalam menjaga arsip yang terkait bencana," kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas melalui siaran pers pada Selasa (13/12/2022).
Menurut Menteri Azwar, adanya informasi yang dicatat melalui arsip kebencanaan dapat menguak sejumlah langkah penting dalam merumuskan antisipasi penanganan bencana alam. Dengan begitu, dapat memberikan dampak nyata terhadap penanggulangan bencana di masa depan.
"Perlindungan dan penyelamatan arsip pada saat terjadinya bencana juga sangat krusial bagi kelangsungan penanganan dan penanggulangan bencana di masa yang akan datang," tuturnya.
Ia mencontohkan, layaknya masyarakat Aceh yang bangkit dan membangun kembali Tanah Rencong pasca-tsunami, saat ini pemerintahan dan masyarakat dunia juga bergandengan tangan untuk bangkit dan pulih dari pandemi.
"Oleh sebab itu, seminar bertema Towards A Center For Pandemic and Disaster Archives: Lesson From The Tragedy of Aceh Tsunami for Knowledge and Documentary Heritage, menjadi sarana untuk bagaimana kita dapat belajar dari pengetahuan dan warisan dokumenter tsunami Aceh untuk berjuang bangkit dari pandemi," imbuhnya.
Dikatakan Menteri Anas, arsip dalam hal ini berperan penting dalam menjaga memori kolektif bangsa. Di 2017, UNESCO mengumumkan keberhasilan Arsip Indian Ocean Tsunami masuk dalam Memory of The World (MOW).
Pengakuan arsip tersebut di mata dunia mengartikan bahwa pemerintah Indonesia berhasil mengelola arsip yang bernilai guna bagi kepentingan dunia. "Selain itu juga merupakan bentuk soft diplomacy yang dapat meningkatkan hubungan Indonesia dengan luar negeri, khususnya di bidang cultural diplomacy," jelasnya.
Foto: Humas Kementerian PAN-RB
