:
Jakarta, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta 30 pemerintah daerah (Pemda) ditingkat provinsi untuk mewaspadai potensi bibit siklon tropis 94W.
Ini disampaikan BNPB kepada para gubernur melalui surat terkait kewaspadaan yang menekankan pada peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan.
Ke-30 wilayah tersebut diantaranya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.
Kemudian, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
Hal ini menyikapi informasi yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait siklon tropis 94W.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, informasi peringatan dini BMKG dapat digunakan untuk mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini bencana.
"Serta Menyusun rencana tindak lanjut dan pengambilan keputusan,” ujar Lilik melalui surat tertulis kepada 30 pemerintah daerah provinsi, Selasa (13/4/2021).
Kedua, kata dia, pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan hujan es dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang maupun jalan licin.
Lilik pun meminta dilakukan koordinasi antar dinas terkait dan aparatur untuk kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masng. Upaya ini bertujuan untuk mencegah dampak yang mungkin timbul.
Menurut dia, koordinasi menyasar pada komunikasi risiko yang ditujukan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon tumbang atau tepi pantai, khususnya warga yang bermukim di wilayah risiko tinggi.
Di samping itu, koordinasi bertujuan untuk menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik, peralatan, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.
Pemerintah daerah pun diminta untuk selalu siap siaga untuk mengevakuasi warga masyarakat yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi, seperti lembah sungai, barah lereng rawan maupun tepi pantai.
“Mengaktifkan tim siaga bencana untuk memantau lingkungan sekitar akan gejala awal terjadinya banjir bandang, longsor, angin kencang atau pun gelombang tinggi,” tambah Lilik.
Lilik pun berharap adanya pemantauan ruang udara dan kondisi bandar udara secara terus menerus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Airnav untuk menerbitkan informasi peringatan, berupa Sigmet dan Aerodrome Warning.
Selain itu, Ia pun meminta agar mengaktifkan pusat pengendalian operasi (pusdalops) daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan terkait di pusat dan provinsi, kabupaten dan kota.
"Apabila diperlukan, pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat bencana untuk pembentukan pos komando serta aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi," terang dia.
Sebelumnya, BMKG mendeteksi adanya potensi bibit siklon tropis 94W di Samudera Pasifik dari timur laut Papua yang berpotensi menguat menjadi siklon tropis dalam seminggu ke depan.
Bibit siklon tropis ini mempengaruhi wilayah bagian utara Indonesia, khususnya daerah timur seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua Barat, Papua serta beberapa daerah lain di Indonesia.
Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang dan tinggi gelombang yang akan terjadi pada 13-19 April 2021. (Foto: dok. BNPB).
