Batang, InfoPublik – Kawasan Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Batang sedang ramai-ramainya diserbu warga yang gandrung dengan tren olahraga lari. Melihat tingginya antusiasme masyarakat memadati lintasan jogging, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang mengambil langkah tegas untuk menertibkan pungutan parkir sekaligus menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Caranya cukup modern: menghapus karcis fisik dan mewajibkan pengunjung membayar retribusi secara nontunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Aturan main ini bersandar pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025. Tarifnya pun tetap ramah di kantong, yakni Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 bagi pengendara mobil. Bedanya, kini tidak ada lagi lembar kertas sobekan karcis sebagai tanda bukti, melainkan catatan transaksi digital yang langsung terekam di sistem.
Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Batang Ulul Azmi menilai, peralihan menuju ekosistem cashless ini menjadi kunci untuk menjaga akuntabilitas uang daerah. Penggunaan sistem nontunai ini sangat baik untuk menangkal potensi kebocoran pendapatan. Karena semuanya tercatat, sehingga lebih transparan.
“Di lapangan, operasional parkir dipercayakan kepada petugas dari unsur PTKK paruh waktu di bawah naungan Disparpora. Mereka telah dibekali instruksi ketat untuk menolak transaksi tunai demi menjaga kemurnian pencatatan system,” katanya saat ditemui di Kantornya, Rabu (18/11/2026).
Lantas, bagaimana jika ada warga yang datang berolahraga namun lupa membawa ponsel atau tidak memiliki saldo digital? Pihak pengelola sudah menyiapkan solusi praktis tanpa harus kembali ke transaksi uang kertas.
“Kami berupaya semaksimal mungkin agar tidak menerima pembayaran secara tunai. Kalau ada yang tidak membawa ponsel, bisa meminta bantuan teman atau anggota rombongannya yang membawa QRIS,” jelasnya.
Toleransi pembayaran tunai hanya diberikan pada situasi yang sangat mendesak, misalnya bagi pengunjung luar daerah yang terlanjur datang jauh-jauh tetapi benar-benar tidak memiliki akses pembayaran digital. Ketatnya pengawasan lewat aplikasi pemantau langsung menunjukkan hasil nyata. Dalam kurun waktu sepekan terakhir saja, perputaran retribusi parkir di kawasan GOR Batang sukses menyentuh angka kurang lebih Rp3 juta.
“Capaian mingguan ini menjadi modal berharga bagi Disparpora dalam mengejar target pendapatan daerah secara keseluruhan yang dipatok sebesar Rp2,5 miliar pascaperubahan anggaran. Keberhasilan uji coba di GOR membuat Pemkab Batang percaya diri untuk menularkan sistem serupa ke berbagai destinasi wisata unggulan,” terangnya.
Kawasan wisata seperti Sigandung, Kramat, dan Bajar sudah masuk dalam daftar antrean digitalisasi pembayaran, baik untuk urusan parkir maupun tiket masuk. Saat ini, proses pengadaan perangkat QRIS tersebut tengah dimatangkan bersama Bank Jateng.
“Melalui langkah ini, masyarakat diharapkan mendapat kepastian tarif resmi tanpa khawatir adanya pungutan liar, sementara pemerintah daerah bisa mengawasi arus kas dengan lebih rapi. Kami memang tidak hafal secara detail target khusus parkir stadion. Tetapi yang jelas, kami upayakan agar target yang sudah ditetapkan bisa terpenuhi,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)