Bengkalis, InfoPublik - Desa Teluk Pambang, Kabupaten Bengkalis, menjadi lokasi kajian lapangan proyek ASEAN Nature-based Solutions (NbS) Tool untuk mengembangkan pendekatan pengelolaan hutan berkelanjutan dan restorasi ekosistem mangrove berbasis solusi alam.
Kegiatan yang melibatkan tim konsorsium bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) tersebut dilaksanakan di Sekretariat Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Teluk Pambang, Rabu, (18/11/2026).
Kunjungan lapangan ini bertujuan memvalidasi hasil kajian dan templat studi kelayakan yang dikembangkan melalui ASEAN NbS Tool agar sesuai dengan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Tim konsorsium terdiri atas World Resources Institute (WRI) Indonesia, Southeast Asia Nature-based Solutions (SCeNe) Coalition, Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), Spatial Informatics Group Natural Assets Laboratory (SIG-NAL), dan Nanyang Technological University (NTU). Konsorsium ini juga bermitra dengan Palladium International dan YKAN dalam pelaksanaan proyek ASEAN NbS Tool.
Kepala Desa Teluk Pambang, M. Ali, membuka kegiatan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada tim konsorsium dan YKAN atas dukungan serta pendampingan dalam kegiatan restorasi ekosistem mangrove di desanya.
Ia berharap, kolaborasi tersebut terus berlanjut sehingga upaya pemulihan dan pelestarian ekosistem mangrove dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir dan lingkungan.
Dukungan terhadap kegiatan ini juga disampaikan perwakilan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Rossi Margareth, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial.
"Kita pemerintah sangat mendukung dan apresiasi Tim Konsorsium atau seluruh NGO yang telah membantu meringankan tugas pemerintah untuk menyelamatkan perhutanan sosial yang ada di Indonesia. Mari kita sama-sama wujudkan dan selamatkan perhutanan sosial di Indonesia," ujar Rossi.
Pihaknya mengatakan, keterlibatan organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat memperkuat pelaksanaan program perhutanan sosial. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk masyarakat.
Apresiasi serupa disampaikan Kepala KPH Bengkalis Pulau, Muhammad Padli. Ia menilai keberadaan berbagai program yang dijalankan organisasi nonpemerintah turut membantu pemerintah dalam mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan di wilayah Bengkalis.
"Kami KPH Bengkalis Pulau tentu mendukung program-program yang dilakukan seluruh NGO. Kami sangat terbantu dengan adanya kegiatan dan program NGO yang terus mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan serta memperkuat penerapan solusi berbasis alam di Pulau Bengkalis," ujarnya.
Sementara itu, Riau Partnership Coordinator YKAN, Fadil Nandila, menjelaskan bahwa kunjungan lapangan tersebut merupakan bagian dari implementasi proyek ASEAN NbS Tool.
ASEAN NbS Tool merupakan perangkat digital dan regional yang dikembangkan untuk membantu perencanaan, pemantauan, serta peningkatan penerapan Nature-based Solutions atau Solusi Berbasis Alam di kawasan Asia Tenggara.
Menurut Fadil, Desa Teluk Pambang menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian sejumlah organisasi karena memiliki potensi pengembangan pengelolaan hutan dan restorasi mangrove berbasis masyarakat.
"Alhamdulillah, kita hari ini bersyukur karena terus bertambah teman baru dengan misi yang sama, yaitu mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan serta memperkuat penerapan solusi berbasis alam," ungkapnya.
Senior Lead for Nature-based Solutions WRI Indonesia, Mila Khaerunnisa Rizqiani, mengatakan kunjungan lapangan tersebut bertujuan memvalidasi templat studi kelayakan yang dihasilkan melalui ASEAN NbS Tool berdasarkan kondisi aktual dan konteks lokal Desa Teluk Pambang.
Selain itu, tim melakukan validasi terhadap temuan awal kajian keanekaragaman hayati, perubahan iklim, sosial ekonomi, serta aspek Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan.
Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menghimpun masukan teknis dari masyarakat, pemerintah daerah, instansi terkait, dan Kementerian Kehutanan. Masukan tersebut diperlukan agar hasil kajian dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Tim juga mengidentifikasi peluang integrasi pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat ke dalam pengembangan proyek ASEAN NbS Tool.
Pengamatan langsung di lokasi studi kasus penting untuk memahami pendekatan restorasi, tantangan pelaksanaan, serta faktor pendukung keberhasilan program. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pembelajaran regional, pengembangan kapasitas, dan replikasi praktik baik di negara-negara ASEAN.
Kunjungan tersebut juga bertujuan mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat serta peluang mengintegrasikan pengetahuan ekologis tradisional ke dalam desain model solusi berbasis alam.
Hasil pembelajaran dari lokasi studi kasus selanjutnya akan digunakan untuk menyempurnakan ASEAN NbS Tool, termasuk panduan pengumpulan data, kerangka pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV), serta standar dokumentasi proyek.
Pembelajaran tersebut juga akan dituangkan dalam laporan mengenai kontekstualisasi pelaksanaan proyek NbS di negara-negara anggota ASEAN sebagai bagian dari modul peningkatan kapasitas.
"Inisiatif ini didukung oleh UK Mission to ASEAN melalui ASEAN-UK Green Transition Fund," pungkas Mila.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua LPHD Desa Teluk Pambang, Indra Sukmawan, memaparkan sejumlah rencana pengembangan kawasan mangrove melalui program Pambang Mangrove Eco Park.
Program tersebut direncanakan mencakup pembangunan pelabuhan, jalur penelusuran mangrove (mangrove tracking), silvofishery, taman dan ruang terbuka hijau, serta wisata edukasi dan area berkemah.
"Kami LPHD berencana membuat pelabuhan dan tracking mangrove, silvofishery, taman dan ruang terbuka hijau, serta eduwisata dan camping. Untuk itu, kami mohon kepada seluruh NGO untuk membantu mewujudkan program ini," ujarnya.
Selain pengamatan langsung di lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama masyarakat Desa Teluk Pambang untuk menggali informasi dan masukan terkait pengelolaan serta pengembangan ekosistem mangrove.
Sejumlah perwakilan instansi dan lembaga turut hadir, di antaranya Balai Pengelolaan Hutan Lestari yang diwakili Rika Zahrawani dan Efral Derik, perwakilan Myriad Canada Santi Rahayu, Annisa Dwi dari Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi, Eko Budhi dari Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Sugiyanto dari DLHK Riau, Sri Hartati dari DLH Bengkalis, serta Ketua LPHD Kembung Luar, Paizan.(Mc.Bengkalis/Eyv)