Tidore, InfoPublik- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan jawaban atas seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, dengan menegaskan komitmen optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta pemerataan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore, Ahmad Laiman dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 DPRD Tidore di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (17/11/2026).
Laiman menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pendapat, pandangan, dan masukan terhadap Ranperda APBD 2027. Menurutnya, masukan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan DPRD untuk memastikan kebijakan anggaran berkualitas, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Terkait pendapatan daerah, pemerintah daerah sependapat dengan pandangan fraksi mengenai pentingnya optimalisasi PAD di tengah kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Pada 2027, PAD Kota Tidore Kepulauan ditargetkan sebesar Rp82.110.770.924 atau meningkat Rp9.743.468.550 dibandingkan Tahun Anggaran 2026.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi, meningkatkan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD.
Mengenai belanja daerah, Ahmad Laiman menjelaskan bahwa tingginya kontribusi belanja operasi dipengaruhi belanja pegawai yang mencapai 66,39 persen. Efisiensi belanja pegawai dapat dilakukan apabila kebijakan pemerintah pusat mengenai pengalihan pembayaran gaji PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu melalui APBN terealisasi.
Sementara itu, belanja rutin dan operasional lainnya telah mengalami efisiensi dalam dua tahun terakhir.
Pemerintah daerah juga tetap berkomitmen memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 10 persen dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
Selain itu, perhatian anggaran diarahkan pada sektor unggulan pariwisata, perikanan, pertanian, infrastruktur dasar, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Tidore.
Ia menambahkan, kegiatan fisik serta pengadaan barang dan jasa yang belum terlaksana pada Tahun Anggaran 2026 akibat kebijakan efisiensi telah diakomodasi dalam Ranperda APBD 2027. Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan RSUD juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Dalam mengantisipasi dampak El Niño dan La Niña berdasarkan perkiraan BMKG pada 2027, pemerintah daerah akan mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5 miliar serta alokasi anggaran pada OPD teknis untuk membantu masyarakat terdampak.
Sementara terkait pembiayaan daerah, alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 dalam Ranperda APBD 2027 tercatat sebesar Rp73.057.131.867.
Ahmad Laiman menjelaskan, angka tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai pengalihan pembayaran gaji PPPK melalui APBN yang masih dalam tahap pembahasan sehingga pemerintah daerah masih menganggarkannya.
Selain itu, pemerintah daerah masih memiliki piutang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sekitar Rp160 miliar yang belum disalurkan.
Adapun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ake Mayora guna memperkuat kapasitas pelayanan dan kinerja perusahaan daerah.
Ia meminta pimpinan dan anggota DPRD yang akan membahas Ranperda APBD 2027 agar mencermati setiap program dan kegiatan yang direncanakan sehingga menghasilkan APBD yang berkualitas dan sesuai dengan harapan bersama.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Muhammad Yamin dan dihadiri 22 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, para asisten, staf ahli, serta pimpinan OPD.
(MC Tidore/Nun)