Palu, InfoPublik – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, meminta penguatan pendataan dan intervensi pencegahan stunting hingga tingkat kelurahan menyusul temuan 72 kasus di wilayah Kecamatan Mantikulore, khususnya di Kelurahan Tondo.
Hal tersebut disampaikan Imelda saat menghadiri Rapat Kerja Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Bulan November 2026 di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Selasa (17/11/2026).
Dalam rapat yang didampingi Kepala Bappeda Kota Palu Ahmad Rijal Arma dan Kepala Bidang Data dan Informasi Bappeda Kota Palu Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo itu, Imelda menyoroti kasus yang ditemukan di Kelurahan Tondo, dengan wilayah kerja Puskesmas Talise sebagai pembina.
Ia meminta Puskesmas memastikan seluruh kasus telah terpantau dan terdata dengan baik, sekaligus memperkuat pendampingan tenaga kesehatan terhadap ibu hamil di wilayah tersebut. "Intervensi itu memang harus kita mulai dari hari pertama kehamilan, selama periode kehamilannya," ujar Imelda.
Menurutnya, kader dan Puskesmas memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan serta menciptakan rasa nyaman bagi ibu hamil. Apabila ditemukan ibu hamil di wilayah rawan, petugas perlu menelusuri kondisi lingkungan dan faktor risiko yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan anak.
Faktor tersebut antara lain kondisi sanitasi, kelayakan rumah, kepemilikan jamban, status sosial ekonomi berdasarkan desil, serta kemungkinan infeksi penyakit seperti tuberkulosis (TB) dan kecacingan.
Imelda mencontohkan, dalam kunjungannya ke sejumlah wilayah, masih ditemukan rumah dengan fasilitas jamban yang belum memadai. Padahal, kondisi sanitasi dan ketersediaan air bersih berpengaruh terhadap kesehatan ibu hamil dan anak.
Karena itu, ia meminta pendataan tidak berhenti pada jumlah kasus, tetapi juga mencakup lokasi tempat tinggal ibu hamil, urutan anak, kondisi rumah, dan status kesehatan.
Data tersebut selanjutnya dapat disinergikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) maupun Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mendukung perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih.
"Satu ibu, tapi kita ajak mereka ngobrol sehingga kita punya data yang lebih lengkap, supaya kita bisa mengajukan dan berkomunikasi sinergi dengan Perkim atau PU terkait ini. Karena kalau sanitasi yang belum beres, air bersihnya belum bagus, mereka tidak punya jamban, rumah itu tidak bisa, pasti mereka akan begitu terus," ujarnya.
Selain pendataan, Imelda menekankan pentingnya pemerataan edukasi hingga tingkat kader. Menurutnya, pemahaman mengenai pencegahan stunting tidak cukup hanya dimiliki kepala Puskesmas, tetapi harus diteruskan kepada kader yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Ia juga meminta Puskesmas memastikan pelayanan Posyandu berjalan optimal, termasuk menindaklanjuti data pemeriksaan dan melakukan penjangkauan langsung terhadap ibu hamil yang tidak datang memeriksakan kehamilannya.
"Posyandu memberikan data pemeriksaan, kemudian memberikan data ke Puskesmas. Apakah yang di bawah ini sudah mendapatkan edukasi yang baik terkait itu, pelayanan memberikan pelayanan yang terbaik, apakah sudah menjemput bola?" tanyanya.
Imelda menilai temuan 39 kasus di Kelurahan Tondo masih memungkinkan untuk ditelusuri dan ditangani melalui deteksi dini, intervensi, serta kunjungan langsung ke rumah warga.
Untuk mendukung langkah tersebut, ia meminta lurah, RT, dan RW dilibatkan secara aktif. Puskesmas juga harus membawa data lengkap mengenai ibu hamil dan anak yang mengalami stunting agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran. "Ini bukan cuma kelurahan mengundang RT dan RW, tapi sistemnya mereka punya data yang mereka bawa. Data ibu hamil, data anak stunting. Sehingga yang seperti ini bisa kita minimalisir," tutupnya.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Palu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penurunan stunting, mulai dari pendataan, edukasi, hingga intervensi langsung kepada masyarakat.