SLEMAN, InfoPublik — Ketepatan informasi yang diterima publik menjadi kunci utama dalam mencegah penyebaran disinformasi yang berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah warga.
Guna memperkuat perlindungan masyarakat dari kabar menyesatkan, pengelola Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) didorong menerapkan empat lapis pemeriksaan fakta sebelum memproduksi dan menyebarluaskan konten digital.
Arahan tersebut disampaikan pengajar Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta, Nur Hidayah Perwitasari, dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Komunitas Informasi Masyarakat bertema "KIM Mencipta Konten, Menjaga Fakta dan Menggerakkan Warga" di Aula Syech Sewu, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Senin (16/11/2026).
Forum literasi digital ini diikuti oleh 30 peserta perwakilan KIM dari lima kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam pemaparannya, Nur menekankan, informasi yang beredar luas di media sosial tidak serta-merta dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak.
Setiap foto, video, maupun narasi yang viral wajib ditelusuri validitasnya terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan saat disebarluaskan kepada publik.
“Terlebih, konten digital yang dipublikasikan oleh KIM berpotensi menjadi rujukan masyarakat dalam memahami berbagai peristiwa di lingkungan sekitarnya,” tandas Nur.
Untuk memastikan materi yang diperoleh dari media sosial benar-benar menggambarkan peristiwa nyata, ia memaparkan empat tahapan verifikasi yang meliputi pelacakan pengunggah pertama, penelusuran jejak gambar, pencocokan lokasi dan waktu kejadian, serta konfirmasi kepada sumber resmi.
Tahapan awal berupa pelacakan pengunggah pertama bertujuan mengetahui asal-usul informasi sekaligus memastikan pihak yang pertama kali menyebarkan materi tersebut.
Selanjutnya, penelusuran jejak visual dilakukan untuk memverifikasi apakah gambar yang beredar berkaitan dengan peristiwa terkini atau sekadar dokumentasi lama yang didaur ulang dalam konteks berbeda.
Pemeriksaan berikutnya menitikberatkan pada pencocokan lokasi dan waktu kejadian guna menghindari ketidaksesuaian narasi di lapangan.
Setelah seluruh jejak digital terverifikasi, konfirmasi langsung kepada pihak berwenang atau narasumber resmi menjadi langkah penentu validitas berita sebelum dipublikasikan.
Melalui penerapan empat pilar pemeriksaan fakta secara disiplin, pegiat KIM diharapkan tidak hanya sigap memproduksi konten kreatif.
Peran strategis mereka juga dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam menjaga kredibilitas informasi di ruang digital lokal. (MC Kab. Sleman/KIM Pararta Guna Gamping/Adnan Nurtjahjo)