Wabup Muzamil: Program MBG Harus Ikut Dorong Pembenahan Infrastruktur Dasar di Meranti
Jakarta, InfoPublik - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, seperti listrik, air bersih, sanitasi, serta akses transportasi yang memadai.
Hal tersebut disampaikan Muzamil saat memimpin Rapat Kerja Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Kepulauan Meranti di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026).
Menurut Muzamil, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung penuh pelaksanaan MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah pusat. Namun, implementasinya perlu memperhatikan karakteristik geografis dan tantangan infrastruktur di wilayah kepulauan.
“Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya tentang makanannya saja. Kita berharap melalui program ini, persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti listrik, air bersih, infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, sanitasi hingga jaringan telekomunikasi, juga dapat menjadi perhatian dan ikut diselesaikan,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut juga membahas tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan program MBG. Pembahasan mencakup pengawasan, inspeksi kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta evaluasi pelaksanaan program di daerah.
Muzamil menjelaskan, kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyediaan dan distribusi bahan pangan. Rantai pasok yang panjang dapat meningkatkan biaya operasional sekaligus berpotensi menurunkan kualitas bahan pangan sebelum diterima oleh penerima manfaat.
Ia mencontohkan distribusi telur dari luar daerah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke Kepulauan Meranti dibandingkan wilayah lainnya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Muzamil mendorong sektor pertanian dan perikanan lokal agar berperan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pangan program MBG.
“Kalau rantai pasok semakin panjang, biayanya semakin tinggi dan kualitas bahan pangan juga berpotensi menurun. Karena itu, sektor pertanian dan perikanan harus ikut mengambil peran. Kita ingin kebutuhan program ini secara bertahap dapat dipenuhi dari potensi daerah sendiri,” jelasnya.
Selain mendorong kemandirian pangan, Muzamil meminta seluruh perangkat daerah, camat, hingga pemerintah desa terlibat aktif dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan MBG. Pengawasan difokuskan pada kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kelayakan operasional dapur SPPG.
Ia juga mengingatkan agar inspeksi dilakukan secara profesional dan humanis dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan bertujuan memastikan setiap SPPG memenuhi standar operasional sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan.
“Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan, tetapi jangan pula membenarkan sesuatu yang memang tidak baik. Lakukan pengawasan secara humanis, berikan teguran dan kesempatan untuk memperbaiki. Namun, apabila memang tidak bisa memenuhi ketentuan, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, menjelaskan tindak lanjut surat edaran tersebut akan dilaksanakan melalui inspeksi kelayakan operasional SPPG. Pemeriksaan menggunakan instrumen yang mencakup 14 indikator penilaian.
Indikator tersebut meliputi legalitas dokumen, keberadaan kepala SPPG, kompetensi juru masak, sumber air, ketersediaan peralatan penyimpanan bahan pangan seperti chiller dan freezer, fasilitas sanitasi, hingga sistem pengawasan melalui kamera CCTV.
Suryani mengungkapkan, dari 23 SPPG yang saat ini aktif di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebanyak 22 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara itu, satu SPPG lainnya masih dalam proses karena sedang melakukan relokasi.
“Dari 23 SPPG yang saat ini aktif di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebanyak 22 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara satu SPPG lainnya masih dalam proses karena sedang melakukan relokasi,” jelasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah tantangan operasional SPPG di Kepulauan Meranti, terutama terkait kualitas sumber air dan pasokan listrik. Kualitas air yang belum memadai menyebabkan kebutuhan air untuk pengolahan bahan pangan dan aktivitas operasional dapur menjadi lebih besar.
Di sisi lain, pemadaman listrik berpotensi mengganggu penyimpanan bahan pangan di dalam chiller dan freezer. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar kualitas dan keamanan bahan pangan tetap terjaga selama proses penyimpanan.
Persoalan sanitasi dan pengelolaan limbah juga menjadi perhatian, termasuk upaya mengurangi penggunaan sampah plastik dari kemasan makanan. Selain itu, setiap makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat wajib dilengkapi label batas maksimal waktu konsumsi guna menjaga keamanan pangan.
Melalui inspeksi kelayakan operasional tersebut, pihaknya berharap kondisi setiap SPPG dapat teridentifikasi secara objektif. Dengan demikian, rekomendasi perbaikan yang diberikan dapat disesuaikan dengan tingkat kelayakan dan kebutuhan masing-masing dapur.
Rapat kerja Satgas MBG Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti, serta jajaran anggota Satgas MBG.
