Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat dari level 103 menjadi 120 pada 2026. Pemerintah menilai peningkatan kesejahteraan nelayan perlu menjadi perhatian, mengingat tingkat kesejahteraan nelayan saat ini masih tertinggal dibandingkan petani. (Dok. Kemenko Pangan)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat dari level 103 menjadi 120 pada 2026. Pemerintah menilai peningkatan kesejahteraan nelayan perlu menjadi perhatian, mengingat tingkat kesejahteraan nelayan saat ini masih tertinggal dibandingkan petani.
Menko Zulkifli Hasan mengatakan, NTN saat ini berada di level 103, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai 129. Perbedaan tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan tingkat kesejahteraan antara nelayan dan petani. "Kalau pertanian itu 129, pokok 100 dia bisa untung 29 lebih, 29 persen, tapi kalau nelayan 100 untungnya 3 persen, yang bangkrut, bukan untung, rugi. Tidak cukup makan, tidak cukup apa-apa. Nah ini harus kita kerja keras, Menteri Kelautan dan Kementerian Terkait, tentu didukung oleh TNI dan lain-lain, agar nilai tukar ini dari 103 bisa menjadi 120," ujar Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah memperkuat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menko Zulkifli Hasan menyebut saat ini telah terdapat 65 KNMP yang dibangun. Pemerintah akan melanjutkan pembangunan 35 KNMP berikutnya. "Sekarang sudah 65 (KNMP), akan diselesaikan lagi 35," kata Menko Pangan.
Menurut Menko Pangan, KNMP tidak hanya diarahkan sebagai kawasan permukiman nelayan, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung aktivitas ekonomi. Fasilitas tersebut antara lain balai lelang, akses kapal, cold storage, bengkel, pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai usaha perikanan sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan. Dengan demikian, keberadaan KNMP dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain pembangunan KNMP, pemerintah juga menyiapkan pengembangan budi daya perikanan tematik di 40.000 lokasi. Pemerintah juga mempercepat revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), terutama terhadap tambak yang tidak produktif dan terbengkalai.
Revitalisasi tersebut ditargetkan mencakup sekitar 6.000 tambak. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus memperluas sumber pendapatan masyarakat.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 1.269 KNMP pada 2026. Target tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti, Wahyu Trenggono menjelaskan, pembangunan 5.000 KNMP dilakukan secara bertahap, yakni 1.269 KNMP pada 2026, 1.000 KNMP pada 2027, 1.000 KNMP pada 2028, dan sisanya diselesaikan pada 2029.
Untuk pembangunan KNMP pada 2026, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp10 triliun. Besaran anggaran setiap lokasi berbeda sesuai dengan karakteristik dan tematik kawasan. "Anggarannya bervariasi karena sesuai dengan tematik lokasi, jadi tidak sama. Satu titik ada yang, kalau dia hub mungkin sekitar antara Rp8 miliar sampai Rp11 miliar, lalu kalau dia penyangga kira-kira Rp3 miliar sampai Rp5 miliar," jelas Trenggono.
Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga akan melibatkan unsur TNI serta pihak terkait lainnya untuk memastikan berbagai program tersebut berjalan efektif.
Upaya tersebut diarahkan untuk memperkecil kesenjangan kesejahteraan antara nelayan dan petani sekaligus memastikan sektor perikanan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir. Pemerintah menargetkan kenaikan NTN menjadi 120 pada 2026 menjadi salah satu indikator keberhasilan dari rangkaian program tersebut.
