Menkeu Purbaya: APBN 2027 Jadi Katalis Percepatan Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Jakarta, InfoPublik — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia di Jakarta, Senin (14/9/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah menyampaikan Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2027 serta Sinergi dan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, termasuk arah kebijakan transfer ke daerah.

“Di tengah persaingan global yang semakin ketat, perubahan teknologi yang cepat, serta gejolak geopolitik yang penuh ketidakpastian, APBN memegang peranan yang sangat strategis,” ujar Menkeu Purbaya.

Menurutnya, APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi masyarakat, memperkuat fondasi ekonomi, dan mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

“APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, tetapi APBN adalah alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi, dan mewujudkan cita-cita mulia bangsa, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tegasnya.

Menkeu Purbaya menjelaskan, di tengah ketidakpastian global, kinerja perekonomian Indonesia tetap terjaga. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,46 persen dengan inflasi yang tetap terkendali.

Kinerja perdagangan juga menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus, sementara cadangan devisa pada Agustus 2026 mencapai US$146,5 miliar.

Tekanan di pasar keuangan juga mulai mereda seiring meningkatnya kepercayaan pasar. Kondisi tersebut tercermin dari penguatan nilai tukar rupiah, penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap kompetitif.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN juga tetap solid. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara tetap tumbuh kuat dengan defisit yang terkendali pada level 0,91 persen terhadap PDB. Hingga akhir Agustus 2026, defisit juga masih berada di sekitar 0,9 persen terhadap PDB.

“Di tengah gejolak global, APBN tetap dioptimalkan sebagai shock absorber sekaligus agent of development, dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal,” kata Purbaya.

Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan daya tahan perekonomian. Kebijakan tersebut antara lain menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi dan pangan, memastikan stok beras serta energi berada pada level aman, memberikan stimulus untuk menjaga daya beli dan daya tahan dunia usaha, serta memperbaiki pola belanja agar lebih cepat dan merata.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit APBN tetap terkendali di bawah 3 persen PDB, sekaligus memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

Kinerja tersebut turut mendukung terjaganya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Standard & Poor's mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Sementara itu, China Lian He Rating memberikan peringkat kredit Indonesia pada level AAA dengan outlook stabil.

Strategi Ekonomi dan Fiskal 2027

Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa stabilitas ekonomi dan kinerja fiskal yang prudent dan berkelanjutan pada 2026 menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk 2027, strategi ekonomi dan fiskal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta dukungan terhadap peningkatan investasi.

“Pemerintah menempatkan APBN sebagai katalis untuk memperdayakan peran swasta dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Purbaya.

Investasi diarahkan untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor strategis sehingga mampu mendorong transformasi ekonomi. Di sisi lain, kebijakan moneter dan sektor keuangan diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan melalui ketersediaan likuiditas yang memadai dan biaya dana yang kompetitif.

Dengan strategi tersebut, pemerintah mengusung pendekatan pro-growth dan pro-welfare, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Purbaya menjelaskan, percepatan pertumbuhan menjadi penting karena dalam beberapa periode sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berada di sekitar 5 persen atau lebih rendah. Pemerintah kini mendorong pertumbuhan menuju sekitar 6 persen.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

“Kalau kita lihat PSB itu 6 persen pertumbuhannya, PDB per kapita naik sampai 300 persen. 3 kali 4. Jadi di situ sejahtera lebih cepat karena sebelumnya kita tumbuhnya agak lambat. Jadi itulah alasan kenapa Pak Prabowo ingin menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat supaya masyarakat kita lebih sejahtera lagi dengan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

RAPBN 2027 Jaga Keseimbangan Pertumbuhan dan Kesinambungan Fiskal

Dalam kerangka strategi ekonomi dan fiskal tersebut, RAPBN 2027 dirancang secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB.

Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara dianggarkan sebesar Rp4.097,2 triliun. Postur RAPBN 2027 tersebut mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk mendukung agenda pembangunan dan komitmen menjaga kesinambungan fiskal.

“Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent dan sustainable, pemerintah optimis ekonomi Indonesia pada tahun 2027 mampu tumbuh 6 persen dengan inflasi terjaga pada level 2,5 persen,” ungkap Purbaya.

Sejalan dengan stabilitas ekonomi dan sektor keuangan yang terjaga, suku bunga Surat Berharga Negara tenor 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9 persen. Kepercayaan investor global yang tetap terjaga diharapkan mendorong peningkatan arus modal masuk dan memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diperkirakan berada pada level Rp17.500 per dolar AS.

Dengan mempertimbangkan ketidakpastian global yang masih tinggi, khususnya perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta tekanan terhadap aktivitas ekonomi global, harga minyak mentah Indonesia atau ICP diperkirakan sebesar US$75 per barel.

Dalam rangkaian pembahasan RAPBN bersama DPR RI, sejumlah asumsi dasar ekonomi makro telah disepakati. Secara umum, asumsi dasar ekonomi makro disepakati sama dengan usulan pemerintah, dengan perubahan pada asumsi lifting minyak menjadi 612,5 ribu barel per hari.

Sementara itu, pendapatan negara disepakati meningkat sebesar Rp9,07 triliun dengan defisit tetap sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Dengan demikian, belanja negara juga meningkat sebesar Rp9,07 triliun.

Menkeu menegaskan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk menjaga kesehatan APBN, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.

Dalam kerangka tersebut, tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5–7,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditekan pada rentang 4,30–4,87 persen.

Rasio gini ditargetkan berada pada rentang 0,362–0,367. Namun, dalam pembahasan bersama DPR RI, target tersebut disepakati menjadi 0,360–0,365. Sementara itu, Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.

“Dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif menjadi faktor pendorong percepatan peningkatan kehidupan masyarakat,” pungkas Purbaya.

Pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta kebijakan pusat dan daerah agar APBN 2027 mampu menjalankan perannya sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.