Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026). (Foto: Ismadi Amrin/InfoPublik)
Bandung, InfoPublik - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang disiplin, penyelesaian administrasi aset negara, serta penguatan pengawalan program strategis nasional.
Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu melihat langsung kondisi dan fakta di lapangan, termasuk pengelolaan aset, perencanaan anggaran, serta pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah di Jawa Barat.
Dalam aspek perencanaan anggaran, Menkeu memberikan perhatian khusus terhadap Belanja Pegawai. Menurutnya, kebutuhan belanja pegawai harus direncanakan secara tepat sejak awal sehingga tidak menimbulkan persoalan pagu (pagu minus) pada akhir tahun.
Menkeu juga menekankan pentingnya disiplin anggaran. "Pergeseran anggaran, khususnya untuk menutup kekurangan Belanja Pegawai, tidak boleh mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak," tegas Purbaya.
Pengawalan Program Strategis Nasional
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu turut melihat perkembangan pengawalan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat, antara lain Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk Program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 Sekolah Rakyat dari total 26 Sekolah Rayat yang ada di Jawa Barat. Secara umum, kondisi sekolah dinilai baik dengan fasilitas yang lengkap, termasuk seragam bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, setiap kelas telah dilengkapi smartboard dan setiap siswa mendapatkan satu laptop.
Menkeu menilai Program Sekolah Rakyat memiliki berbagai keunggulan sehingga perlu lebih dikenal masyarakat. “Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Menkeu Purbaya.
Ia meminta pemerintah meningkatkan komunikasi dan promosi agar masyarakat semakin memahami manfaat dan keunggulan Program Sekolah Rakyat.
Sementara itu, di Jawa Barat terdapat 5.970 KDKMP dengan target survei sebanyak 147 KDMP. Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP. Hasil pemantauan menunjukkan beberapa KDKMP telah selesai dibangun.
Adapun untuk SPPG, populasi di Jawa Barat mencapai 6.794 unit dengan target survei sebanyak 199 SPPG. Hingga saat ini, realisasi survei telah mencapai 275 SPPG.
Kapasitas SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi, dengan penerima manfaat meliputi siswa dari PAUD sampai dengan SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Secara umum, kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.
Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 sampai 5. Indeks tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG sekaligus membandingkan kinerja SPPG antar daerah secara nasional.
