Jakarta, InfoPublik – Dalam upaya meningkatkan kebekerjaan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Fokus kolaborasi itu adalah mengoptimalkan peran Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai penghubung antara lulusan SMK dan dunia kerja.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Dirjen PKPLK Tatang Muttaqin dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker Darmawansyah, dalam kegiatan Forum Jejaring Kawasan Industri Indonesia dengan Bursa Kerja Khusus yang berlangsung di Jakarta, Kamis (23/7/2025).
Dirjen Tatang Muttaqin menegaskan bahwa BKK memiliki peran strategis dalam menghubungkan lulusan SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun, ia juga mengakui bahwa optimalisasi peran ini masih memerlukan penguatan kapasitas teknis dan manajerial BKK di seluruh Indonesia.
“Saat ini, jumlah BKK belum mencapai 50 persen dari total 14.000 SMK di Indonesia. Kolaborasi ini kami harapkan bisa mendorong pertumbuhan BKK yang sejalan dengan jumlah SMK serta penguatan perannya sebagai mitra strategis dunia kerja,” ujar Tatang.
Kemendikdasmen juga telah menginisiasi berbagai pelatihan manajerial dan teknis untuk kepala serta wakil kepala SMK, sebagai bentuk penguatan kolaborasi dengan industri dan pengembangan jejaring pasar kerja.
Melalui kerja sama ini, BKK akan mendapatkan pembinaan pengelolaan lembaga, akses informasi pasar kerja, dan dukungan dalam pengembangan layanan digital seperti e-assessment. Selain itu, lulusan SMK dan peserta dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) akan difasilitasi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan akses pada pameran kerja.
“BKK bukan hanya penyalur tenaga kerja, tapi juga menjadi wadah pengembangan talenta kompeten dan siap bersaing di pasar global,” imbuh Tatang.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa tantangan ketenagakerjaan tidak bisa diatasi dengan pendekatan konvensional. Perlu adanya model kolaborasi multisektor yang aktif dan adaptif.
“Penciptaan lapangan kerja hari ini tidak cukup dengan ‘connecting the dots’, kita harus ‘connecting more dots’. Libatkan semua pihak: kementerian, daerah, industri, dan pendidikan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya visi kolektif lintas sektor dalam membangun solusi jangka panjang atas persoalan ketenagakerjaan nasional.
“Kalau semua komponen bangsa punya semangat yang sama, maka kita akan lebih mudah melahirkan solusi nyata dan berdampak,” tambah Yassierli.
Kolaborasi antara Kemendikdasmen dan Kemenaker ini merupakan langkah konkret untuk menciptakan ekosistem pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan dunia kerja. Dengan memperkuat BKK sebagai institusi penempatan tenaga kerja berbasis sekolah, Indonesia mempercepat terwujudnya generasi produktif dan siap bersaing, sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Kerja sama ini bukan hanya soal penyaluran tenaga kerja, tetapi juga membentuk sistem yang mendukung pengembangan karier, kewirausahaan, dan pelatihan berkelanjutan untuk lulusan SMK dan LKP di seluruh Indonesia.
