:
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan pemerintah berupaya mempercepat penurunan stunting untuk mencapai target 14 persen pada 2024.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Terbatas Tingkat Menteri untuk Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I Tahun Anggaran 2023, yang dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin pada Kamis, (25/5/2023).
"Insya Allah itu sedang kita upayakan, kita pokoknya 2 tahun terakhir ini harus naik 1 persen dari 2022 yang turun 2,8 persen. Sekarang penurunan per tahunnya harus 3,8 persen, dan harus turun 7,6 persen sampai 2024 untuk capai 14 persen," kata Menko Muhadjir melalui keterangan resmi yang diterima InfoPublik Jumat (26/5/2026).
Lebih lanjut, ia menerangkan berdasarkan arahan Wapres Ma'ruf Amin, upaya untuk memenuhi target penurunan stunting adalah dengan mengefektifkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, di mana pada masa pandemi masih kurang berjalan efektif.
Kemudian, dengan mengoptimalkan anggaran untuk mempercepat penurunan stunting. Pengoptimalan anggaran dimulai dari anggaran penanganan stunting yang tersebar di 38 Kementerian dan Lembaga yang akan dikoordinasikan dan diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting.
Lalu untuk anggaran Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tiap daerah bisa digunakan secara spesifik untuk penanganan stunting yang juga sudah ada surat himbauan untuk tiap daerah.
Menurut Menko Muhadjir, tugas dari BKKBN dan Kemenkeu adalah memastikan penggunaan anggaran lebih spesifik untuk percepatan penurunan stunting.
Selain itu, tiap daerah juga memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang sudah dikoordinasikan oleh setiap Kepala Daerah dan digalakkan untuk mempercepat pencapaian target.
"Kalau pakai akal sehat itu harusnya bisa, karena 2,8 persen itu bisa kita turunkan pada saat pandemi dan Perpres Stunting belum begitu efektif. Sekarang Perpres sudah efektif, pandemi sudah tidak ada. Mestinya kita bisa mencapai target akhir 14 persen itu," kata Menko Muhadjir.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting sebesar 21,6 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen. Target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.
Wapres: Cari Terobosan Intervensi Strategis
Saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan penurunan prevalensi stunting pada 2022 sudah sangat baik. Namun, ia juga mengingatkan agar semua pihak bersatu padu untuk menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen dalam waktu yang tersisa.
Wapres meminta seluruh stakeholder terkait untuk fokus dan mencari terobosan dalam mencapai mencapai target yang sudah ditetapkan. Perbaikan program dilakukan mulai dari aspek perencanaan penganggaran, penguatan koordinasi dan pelaksanaan.
Juga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Wapres juga meminta agar luasan cakupan intervensi penanganan dari para kader dibuat secara spesifik dan intensif.
Sedangkan terkait dengan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, Wapres memberi arahan agar Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk mengembangkan instrumen khusus dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan, seperti halnya pelaksanaan program di tingkat Desa.
Ia pun meminta seluruh hal tersebut untuk secara berkelanjutan dimonitor perkembangannya baik dari sisi pencapaian maupun kendala yang dihadapi.
"Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainnya. Kita harus bisa mencari intervensi strategis apa yang bisa mendorong penurunan stunting lebih cepat dari capaian yang sudah dicapai sebelumnya. Sehingga kita bisa memastikan, target pada 2024 bisa kita capai,” kata Wapres.
Foto: KemenkoPMK
