Aktualisasikan Peran Strategis Gubernur, Dirjen Bina Adwil Gandeng Sumsel

:


Oleh Eko Budiono, Rabu, 22 Maret 2023 | 21:56 WIB - Redaktur: Untung S - 460


Jakarta, InfoPublik - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA menyatakan  gubernur sebagai wakil pemerintah diberi tugas yang  kompleks, dalam  mengendalikan pembangunan dan pemerintahan  di provinsi.

Menurut Safrizal, hal itu bukan tugas yang sederhana, namun membutuhkan komitmen dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut disampaikan  Safrizal melalui keterangan tertulisnya, usai Rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Aryaduta, Palembang, Selasa (21/3/2023).

Hadir  dalam rapat akbar tersebut turut Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Selatan, Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Vertikal, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Ratusan Camat se-Provinsi Sumatera Selatan.

"Secara numerikal gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat diamanahkan 46 tugas dan wewenang yang harus dijalankan didaerah, dan terus terang Gubernur Sumatera Selatan, Pak Herman Deru ini sukses mengimplementasikan tugas tersebut," kata Safrizal.

Menurut Safrizal, dari  aspek kewilayahan tidak terlepas dari peran camat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Ada beberapa jenis kewenangan yang dapat dilimpahkan kepada camat seperti Perizinan, nonperizinan, Pengelola informasi, Penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, Pengawasan, Koordinasi, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan, oleh karena itu peran Camat sangat vital dan strategis ditengah-tengah masyarakat," kata Safrizal.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan  Herman Deru menyoroti perubahan berbagai peraturan perundangan tidak mengurangi peran aktual Gubernur dalam aspek kewilayahan.

"Kami sampaikan apresiasi atas kehadiran Dirjen Bina Adwil, hal ini akan semakin memperkuat dan mepererat jalinan koordinasi yang sudah terjalin selama ini," kata Herman Deru.

Pada kesempatan tersebut, diserahkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Batas Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, yang  akan digunakan untuk menegaskan wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Hal itu berguna untuk proses pembangunan yang lebih progresif untuk Provinsi Sumatra Selatan secara khusus, dan untuk pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal dalam Rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan di Hotel Aryaduta, Palembang, Selasa (21/3/2023). Foto: Ditjen Bina Adwil Kemendagri