:
Oleh lsma, Kamis, 26 Januari 2023 | 21:48 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 285
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), melaporkan realisasi pelaksanaan program tersebut sejak 2020 telah mencapai Rp1.645,5 triliun.
"Pada 2020, anggaran telah terealisasi sebesar Rp575,8 trilun yang digunakan untuk extraordinary measures dan menjaga keberlangsungan sektor riil di masa awal pandemi. Untuk tahun 2021 Pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp655,1 triliun untuk melakukan reformasi ekonomi dan menghadapi gelombang pademi varian Delta.
Sedangkan 2023, anggaran yang terealisasi mencapai Rp414,5 triliun," kata Airlangga dalam Rakornas Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (26/1/2023).
Terkendalinya laju kasus COVID-19 di Indonesia saat ini telah mendorong perbaikan kondisi perekonomian nasional yang ditandai dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi diatas 5% hingga kuartal ketiga 2022. Pondasi perekonomian domestik juga kian menguat dengan adanya dukungan peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor sebagai sektor penggerak utama perekonomian.
Penguatan kondisi ekonomi nasional tersebut juga ditunjukkan dengan capaian defisit APBN 2022 yang terjaga pada angka 2,38%. Selain itu, inflasi juga tetap terkendali pada level 5,51% (yoy) dan tingkat pengangguran juga tercatat mengalami penurunan menjadi 5,86% pada Agustus 2022. Berbagai capaian positif tersebut telah menunjukkan efektivitas kebijakan dan koordinasi intensif yang dilakukan Pemerintah.
Seiring dengan pulihnya pandemi dan kondisi perekonomian nasional, Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk penyesuaian masa transisi pasca pandemi, salah satunya dengan melakukan penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022.
Sejumlah kebijakan lain juga disiapkan Pemerintah, antara lain terkait dengan tetap berjalannya Satgas COVID-19, vaksinasi booster kedua secara gratis mulai 12 Januari 2023, monitoring early warning indicators dan early warning system pandemi, serta mengaktifkan crisis management protocol apabila memasuki masa krisis.
“Dari sisi ekonomi, berakhirnya PPKM mengembalikan program sesuai dengan K/L masing-masing. Jadi penangangan kesehatan diberikan anggaran sebesar Rp178,7 triliun dengan anggaran reguler antara lain Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN. Kemudian bansos reguler diberikan di 2023 sebesar Rp476 triliun dan tentunya ini dari program perlindungan sosial,” pungkas Menko Airlangga.
Foto: Humas Ekon
