:
Jakarta, InfoPublik - Kementerian PPN/Bappenas, didukung Knowledge Sector Initiative, sebuah program kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Australia, menggelar Indonesia Development Forum (IDF) 2018 pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta.
IDF 2018 merupakan wadah diskusi bertaraf internasional untuk mendiskusikan isu strategis dan agenda prioritas pembangunan Indonesia, sekaligus mencari solusi inovatif yang sesuai dengan konteks pembangunan di Indonesia. Pada tahun keduanya, IDF mengangkat tema “Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah di Seluruh Nusantara” dan bertujuan untuk mewadahi pemerintah Indonesia, akademisi, masyarakat sipil, mitra pembangunan dan masyarakat secara umum untuk mengumpulkan perspektif pembangunan lintas-disiplin.
Tema tersebut dijabarkan ke dalam tujuh subtema, yakni: (1) Pengembangan Pusat Pertumbuhan: Tantangan & Praktik Baik; (2) Upaya Mengurangi Kesenjangan Daerah Tertinggal dan Perbatasan; (3) Perbaikan Pelayanan Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah; (4) Memanfaatkan Potensi Ekonomi Digital untuk Mendorong Pembangunan Daerah; (5) Penguatan Konektivitas Indonesia Sebagai Negara Kepulauan; (6) Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah; (7) Pengoptimalan Sumber Pendanaan Pembangunan. Penyelenggaraan IDF 2018 juga masih mengusung semangat tema IDF sebelumnya, yakni “Memerangi Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Lebih Baik”.
“Kesenjangan antarwilayah merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektor. Pada IDF tahun ini, perangkat pemerintah, para peneliti, pelaku bisnis, masyarakat umum, para pemuda dan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pembangunan dapat saling berinteraksi dalam dialog terbuka mengenai tantangan kesenjangan antarwilayah dan mencari solusi terbaik berbasis bukti untuk mengatasinya serta memetakan pendekatan-pendekatan baru dan inovatif,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (10/7).
Bambang menambahkan, tema yang diusung tahun ini juga sejalan dengan salah satu agenda Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo, yaitu ‘membangun Indonesia dari pinggiran’ dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan.
“Pasalnya, Pemerintah Indonesia menyadari dampak dari kesenjangan antarwilayah terhadap lintasan pertumbuhan Indonesia. Bukti yang jelas terlihat adalah perbandingan pertumbuhan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara provinsi-provinsi di wilayah barat dan timur, serta pertumbuhan di perkotaan dan pedesaan,” ujarnya.
Dalam IDF 2018, pemerintah Indonesia melibatkan diskusi intens antara pemerintah lokal, sektor swasta, masyarakat umum dan segenap mitra-mitra pembangunan untuk memperbaiki keterhubungan dan akses terhadap pelayanan dan kesempatan-kesempatan ekonomi di wilayah Timur Indonesia.
Selain antarwilayah, ketimpangan terjadi antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak setara. Padahal, hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk. Paradoks ini diprediksi akan makin lebar pada masa mendatang sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah lebih besar.
Menurut Bambang, ketimpangan wilayah yang terus berlanjut akan melemahkan suatu daerah, akibat dari pengurasan sumber daya oleh daerah yang lebih maju serta berpindahnya penduduk usia produktif dari daerah tertinggal. Fenomena yang saat ini mengemuka di Indonesia, ketimpangan wilayah terjadi antarwilayah dan intrawilayah.
