Padang, InfoPublik - Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Padang, Sumatera Barat, Rudi Barmara mengatakan, 152 species yang tergolong invasif atau berbahaya itu tidak hanya berasal dari luar negeri, tapi juga termasuk ikan lokal. Seperti halnya sapu-sapu yang telah lama berkembang di kawasan sungai Indonesia, juga tergolong invasif.

Sesuai dengan Permen-KP No. 41 tahun 2014 tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah negara RI yang diperkirakan dipelihara kolektor di Padang adalah Arapaima Gigas, Piranha, Aligator, Peacock Bass, Convic Cichlid, termasuk Sapu-sapu.

“Kita di BKIPM mendapat mandat untuk menarik dari masyarakat, baik itu yang menjadikan sebagai ternakan maupun yang berupa kolektor,” katanya di Padang, Senin (9/7/2018).

Ia menyebutkan, di hari pertama dibukanya posko penyerahan, ada sekitar 14 ekor yang diserahkan secara sukarela oleh komunitas. 10 ekor di antaranya ikan sapu-sapu.

Rudi menyebutkan, alasan sapu-sapu masuk dalam golongan  invasif karena dahulunya berasal dari Ekuador, Peru. Kini sudah sangat berkembang di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Barat.

Ia menjelaskan, ikan dengan nama ilmiah Glyptoperichthys gibbiceps memiliki warna tubuh coklat hitam kekuningan dengan sirip punggung yang besar. Mereka dapat tumbuh hingga mencapai 50 cm dan dapat hidup lebih dari 20 tahun. Famili dari Loricariidae ini memiliki nama lain Ancistrus gibbiceps dan Pterygoplichthys gibbicep.

Disebutkan, ikan sapu-sapu memiliki dampak terhadap perubahan struktur lingkungan perairan, gangguan rantai makanan, persaingan dengan spesies endemik dalam hal pemanfaatan sumberdaya penting seperti makanan dan ruang hidup, perubahan komunitas tumbuhan air, dan kerusakan pada alat tangkap ikan.

“Jika dibiarkan berkembang biak di sungai, maka ikan-ikan kecil yang ada di sekitarnya bisa habis. Akibatnya, sapu-sapu menguasai perairan baik itu di laut maupun di sungai ataupun di danau. Untuk itu, kita harap kepada masyarakat, jangan membuang ke perairan sungai di Indonesia,” jelasnya.

Sejauh ini pihaknya masih terus menunggu adanya langkah sukarela dari masyarakat yang memiliki ikan invasif tersebut.

“Karena sesuai aturan yang ada diberi waktu 1-31 Juli 2018 bagi masyarakat menyerahkan sukarela. Lewat dari waktu itu, jika ditemukan akan ada langkah hukum,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Komonitas Ikan Predator Minang (KIPMI) Rifki Prabowo mengaku sempat terkejutnya adanya pernyataan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait 152 species ikan invasif itu, masuk sapu-sapu.

Ia mengaku dirinya maupun komunitas ikan predator yang ia pimpin itu, kebanyakan mengoleksi yang berkembang di perairan Indonesia atau disebutkan dengan predator lokal, bukan yang datang dari luar Indonesia.

“Ikan sapu-sapu itu kita beli dari seseorang. Kita koleksi, karena penampilannya indah serta sangat menarik ketika dimasukan ke dalam aquarium,” sebutnya.

Menurutnya, ikan sapu-sapu yang ada di komonitasnya itu tergolong banyak, dan yang baru diserahkan 10 ekor dengan ukuran yang kecil yakni 10-15 cm. Hal ini dikarena belum semua anggota komunitas yang sepakat untuk menyerahkan. (Eko Kurniawan, S.Kom/Diskominfo/Vira)