Polri dan TNI Jaga Keamanan Pilkada dan Harus Netral

:


Oleh Noor Yanto, Selasa, 26 Juni 2018 | 00:13 WIB - Redaktur: Noor Yanto - 280


Jakarta, InfoPublik - "Potensi pelanggarn pilkada selalu ada, namun kami telah mengantisipasinya," ujar Kabiro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto dalam Forum Merdeka Barat (FMB) dengan tema "Pilkada Damai 2018" di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Rikwanto menambahkan ada 171 wilayah yang melakukan pilkada serentak meliputi 17 propinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Untuk itu, pihak pemerintah melalui TNI dan Polri telah menyiapkan sebanyak 171.507 personil Polri, 36.968 personil TNI, dan 756.470 personil Linmas.

Personil kemanan sebanyakitu untuk mengamankan TPS  (empat Pemungutan Suara) sebanyak 392.226 TPS. Rikwanto juga menyebutkan ada tiga kategori TPS yang ada menurut kriteria kemanan yaitu: AMAN 328.389 sebanyak TPS, RAWAN 1 sebanyak 42.233 TPS, dan RAWAN II sebanyak. 12.509 TPS.

Selanjutnya Rikwanto memaparkan potensi kerawanan pada tahapan Pilkada pada beberpa tahap yaitu Pendaftaran Paslon, Penetapan Paslon, Tahap Kampanye, Tahap Pungut Suara, Tahap Hitung Suara, Pendaftaran Paslon Pemilih, Sengketa Peselsihan PHP, dan Pengesahan Angkat Paslon Terpilih.

Sedangkan untuk potensi pelanggaran hukum yang dapat terjadi adalah Perusakan Alat Peraga, Aksi  Anarkis Oknum Pendukung, Kampanye Hitam, Money Politic,  Misinformation,  Hate Speech, dan Intimidasi.

Menurutnya lagi, pemicunya bisa karena berbagai faktor seperti Persoalan Anggaran, Penyelenggaraan Waktu, Partai Dualisme Pengurus, Sistem Penghitungan Suara, Penetapan Pemenang Pemilu, Ketidaktegasan Aparat, Petugas Tidak Netral, dan Faktor Media Massa  Bawaslu Tidak Reaktif. Rikwanto menegaskan bahwa pihak keamanan harus menjaga keamana Pilkada serentak dengan baik dan hars netral