Pilkada Serentak 2018, Aman, Jujur, Adil, Bermartabat, dan Membanggakan

Jakarta, InfoPublik - Perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 sudah di depan mata. Tepatnya, lusa atau dua hari ke depan, 27 Juni 2018, masyarakat di 171 daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota akan berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) di wilayahnya masing-masing untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Sejumlah persiapan dan langkah-langkah strategis sudah dilakukan oleh pemerintah demi berlangsungnya Pilkada Serentak 2018 yang aman, jujur, adil, bermartabat, dan membanggakan seluruh bangsa Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melakukan koordinasi terakhir bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Hal ini untuk memastikan agar Pilkada dapat terlaksana sesuai yang diharapkan seluruh elemen bangsa Indonesia. Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Polhukam melakukan checking terakhir dari berbagai rapat yang sudah dilakukan. Karena tingal menghitung hari, maka dibutuhkan satu checking terakhir. Seperti kesiapan-kesiapan apa yang telah dilakukan dan hal-hal apa yang masih menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. 

“Sehingga pada saat pemilu nanti tidak akan lagi ada masalah yang kita anggap mengganggu pelaksanaan pemilu, baik penyelenggaraannya maupun pengamanannya harus siap,” ujar Wiranto usai memimpin Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri tentang Kesiapan Akhir Pilkada Serentak Tahun 2018 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6/2018) lalu.

Dari penyelenggaraan, hal-hal yang dibahas di antaranya masalah anggaran. Menko Polhukam mengakui bahwa masih ada beberapa daerah yang belum sampai. Namun, ia memastikan pada saat pemilu dilaksanakan anggaran tersebut sudah dapat sampai ke alamat penyelenggara.

“Artinya, dari sisi anggaran sudah tidak ada masalah,” jelas wiranto.

Terkait distribusi logistik pemilu, Menko Polhukam mengatakan, daerah-daerah yang pada saat disalurkan ada logistik yang rusak, apakah surat suaranya, kotaknya, dan sebagainya, maka sudah dilakukan produksi ulang dengan cepat dan sudah dihitung. Ia menegaskan bahwa pada saatnya nanti logistik bakal sampai ke alamat, sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilu itu. 

“Kesiapan IT juga sudah diperhitungkan dapat mengcover seluruh kegiatan pemilu, termasuk penghitungannya. Dan yang sangat membanggakan bahwa sistem IT ini diawaki, direncanakan dan dikendalikan oleh anak-anak bangsa sendiri, putra putri kita dari perguruan tinggi menyumbangkan keahliannya dan telah melakukan satu sistem IT yang sangat akurat yang kita harapkan tidak ada masalah,” papar Wiranto.

Sementara, tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan aparat keamanan TNI-Polri juga turut dibahas.

“Kita juga tadi menekankan netralitas ASN, termasuk masalah yang menyangkut netralitas aparat keamanan, itu sudah kita jamin bahwa pada saat nanti tidak akan ada keberpihakan dari pihak-pihak tertentu dan memang harus netral dari pelaksanaan itu,” ujar Wiranto.

Kemudian terkait keamanan, dilaporkan oleh Kapolri dan Panglima TNI bahwa Polri dan TNI telah melakukan perencanaan yang sangat akurat dan optimal untuk menjaga agar Pilkada Serentak 2018 bebas dari ancaman dan dapat dilaksanakan dengan aman. Menko Polhukam menegaskan, Polri dan TNI telah menggelar kekuatan-kekuatan yang cukup untuk dapat mengcover atau mengamankan seluruh daerah pemilihan di 171 daerah tersebut.

“Tentu kami memohon kepada masyarakat bahwa Pemilukada ini bukan hanya milik pemerintah dan aparat keamanan saja, tapi merupakan milik bangsa Indonesia dalam praktek negara demokrasi. Dengan demikian, tugas untuk menyukseskan pemilu bukan hanya pemerintah saja ataupun TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu tapi merupakan tugas seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Wiranto. 

Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, Dirjen IKP Kementerian Kominfo R Niken Widiastuti, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Sementara sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilih di Pilkada Serentak 2018. Tjahjo berharap, momentum Hari Raya Idul Fitri 2018 dapat membuat pelaksanaan Pilkada berlangsung aman dan damai.

"Datanglah dengan sukaria, silakan memilih kepala daerah setempat yang akan menjadi pemimpin daerah selama lima tahun ke depan, yang bisa menggerakkan pembangunan, pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghadirkan rasa aman, tertib dan damai," ujar Tjahjo.

Mendagri juga meminta untuk setiap pasangan calon kepala daerah tidak memancing provokasi di masyarakat. Bahkan, Tjahjo meminta agar pasangan calon menurunkan ketegangan menjelang hari pemungutan suara pilkada.

"Berbeda pilihan bukan berarti persaudaraan jadi terputus. Keberlangsungan hidup masyarakat dan negara harus kita jaga bersama," tegasnya.

Tak hanya itu, Mendagri juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membantu mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang tertib, aman, dan damai di 171 daerah di Indonesia. Ia meyakini penyelenggara pemilu dengan bantuan TNI, Kepolisian, dan pemerintah daerah bisa bekerja secara profesional.

“Saya percaya penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, aparat TNI dan Polri, serta aparat pemerintah daerah dapat bekerja profesional. Saya juga yakin tokoh masyarakat, tokoh adat, pers dan tokoh agama dapat bersatu padu memelihara iklim Pilkada Serentak 2018 yang kondusif, tertib, lancar, aman dan damai," ujar Tjahjo.